METRO SULTENG-Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi satu masalah yang kerap terjadi menjelang pemilihan umum, tentunya hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya seperti pembaharuan data kependudukan dan pencatatan sipil.
Berdasarkan temuan dari pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu, mendapat sebanyak lebih 5416 warga Kota Palu yang rawan tidak masuk dalam daftar pemilih di Pemilu tahun 2024 mendatang.
Adapun rincianya diantaranya, ditemukan sebanyak 4570 pemilih yang telah berusia 17 Tahun memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun belum memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan sebanyak 846 pemilih yang akan berumur genap 17 tahun di hari-H pemilu mendatang namun belum memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK).
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Palu, Munirah mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi baik bersama Dukcapil maupun KPU Kota Palu, namun ada beberapa hal yang masih menjadi kendala serius.
Baca Juga: Hujan Lagi, Kolonodale Terendam Lagi
"Kami sudah bicara dengan KPU, tapi tidak bisa mengakomodir karena tidak memiliki NKK, dengan alasan bahwa pada saat masuk di rekap harus ada NKK nya," ungkap Munirah saat di konfirmasi, Rabu (05/04/23).
Munirah juga mengatakan, untuk pemilih pemula yang berumur genap saat hari H pemilu, ia mengatakan pihaknya pun telah berkordinasi bersama pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu, hanya saja prosesnya sangat panjang dan menghabiskan banyak dana.
Baca Juga: Puluhan Warga Desa Mohoni Melamar di PT GNI, Ini Kata Kepala Desa
" Kami sudah menyurat ke Dukcapil, tapi alasannya dia tidak ada waktu, karena perlu satu per satu dipastikan dicek Nik nya dan NKK nya, itu juga menghabiskan banyak dana," katanya.
Lebih lanjut, ia membeberkan hasil penemuan lainnya terkait IKP jelang pemilu 2024 di Kota Palu dalam hal Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
Baca Juga: 7 Rumah Warga di Kayu Kelor Tojo Una Una Ludes Terbakar
"Kurang lebih sekitar 600-an data itu ditemukan ada 3 kategori, belum didata tapi sudah ditempel stiker, sudah di coklit tapi belum ditempel stiker, tidak di coklit dan tidak ditempel stiker," bebernya.
Namun, pihaknya akan memastikan sebanyak kurang lebih 600-an data tersebut masuk dalam daftar pemilih.