"Sehingga kemudian indikator-indikator pengalaman dan lain-lain ini tidak bisa menjadi naratif dan sekadar konten kampanye, tapi harus dilihat kinerja para kepala daerah," jelasnya.
"Pak Anwar pernah menjadi bupati di Morowali, sepuluh tahun kalau saya tidak salah, bapak hanya dua kali WTP, selebihnya WDP (opini Wajar Dengan Pengecualian) dan disclaimer (tidak memberikan pendapat)," ungkap Ahmad Ali.
Dia tidak ingin ke depan penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah mendapatkan status opini dari BPK kurang baik, apalagi sampai disclaimer.
Seperti diketahui, opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah. Sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada publik atau masyarakat.
Dalam debat, Ahmad Ali juga menegaskan soal perlunya dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk melahirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri berkomitmen ingin melahirkan birokrasi yang melayani masyarakat secara baik dengan menempatkan para pejabat yang sesuai dengan kompetensi, bukan karena kedekatan dengan kepala daerah. ***