METRO SULTENG - Aspirasi terkait kesejahteraan aparat penegak hukum, khususnya hakim, direspons ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamuddin.
Ketua DPD RI periode 2024-2029 ini mengaku, lembaganya siap menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Baru-baru ini, DPD RI diketahui menerima audiensi para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).
“Tentu sebagai lembaga parlemen yang konstitusionalnya itu memang memperjuangkan aspirasi masyarakat dari sisi legislasi, pengawasan, dan lain-lain, ya kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan,” kata Sultan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024) dikutip dari Antara.
Menurutnya, langkah paling cepat yang bisa dilakukan DPD RI adalah dengan berkirim surat atau mengadakan audiensi dengan pemerintah.
Kabar mengenai adanya hakim yang harus menggunakan pinjaman online atau pinjol untuk mudik, harus disikapi secara serius oleh pemerintah.
“Makanya negara harus melihat. Oh ternyata memang ini nyata bahwa kesejahteraan hakim itu harus ditingkatkan, sehingga praktik untuk menutupi living cost (kebutuhan hidup, red.) dari pinjol itu, kalau remunerasinya atau tunjangan atau gajinya layak, pasti bisa dihindari,” ujar Sultan.
Kondisi saat ini yang dialami para hakim di Indonesia, termasuk miris, kata Sultan. Negara jangan terus menerus membiarkan kondisi ini.
Sebelum beraudiensi dengan DPD RI, SHI pada Selasa (8/10) juga menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan DPR RI.
Adapun beberapa tuntutan para hakim dalam audiensi tersebut adalah meminta percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA hingga kenaikan gaji pokok dan tunjangan jabatan sampai 142 persen. (*)