METRO SULTENG- Program Dana Hawa Bertahajud yang dijanjikan pasangan Taslim-Najamudin (Tahajud) saat berkampanye di Pilkada 2018, dianggap hanya janji bohongan saja. Karena saat terpilih diperiode 2018-2023 dana yang dijanjikan itu tidak kesampaian ke para kaum hawa.
Pernyataan tersebut disampaikan sendiri oleh Najamudin saat mendampingi Paslon Pilkada Morowali tahun 2024 Iksan-Ireane di Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur.
"Walaupun tinggi visi-misi kalau kita berbohong tidak ada yang percaya," ujar Najamudin dalam bahasa daerah Bungku dikutip dari video yang beredar di platform Whatsap, Selasa (8/10/24).
Baca Juga: Enggan Pindah Dukungan, Anwar Hafid Tetap Jadi Pilihan Utama Rakyat Sulteng
Kata Najamudin, para ibu-ibu merasa tersinggung, karena telah berjuang tapi saat kami terpilih mereka tidak mendapatkan Dana Hawa Bertahajud.
"Ibu-ibu banyak tersinggung, dorang berbuat tapi tidak dikasi. Adapun ada banyak persyaratannya," katanya menyoroti mantan pasangannya.
Menanggapi hal ini, Abdurahman Topo selaku Ketua tim pemenangan pasangan no urut 1 Taslim-Asgar Ali Pilkada 2024 meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Najamudin.
Abdurahman menjelaskan bahwa dari tahun 2019 atau dua tahun masa Kepemimpinannya, Drs Taslim telah menyiapkan anggaran 200 juta per desa untuk merealisasikan Dana Hawa Bertahajud janji kampanyenya pada Pilkada 2018 yang lalu.
"Dananya sudah ada, namun saat mau dicairkan ke seluruh desa, tidak bisa karna belum ada aturan hukum yang pas sesuai undang-yndang, pada saat itu juga pemerintah daerah melakukan konsultasi/koordinasi ke Badan Pemeriksa Keuangan provinsi bahkan ke pusat, dari hasil konsultasi tersebut maka munculah kesimpulan awal akan di cairkan melalui Koperasi," jelasnya.
Baca Juga: Promo Akhir Tahun, Kalla Toyota Tawarkan Premium Car dengan Bunga Spesial Mulai 2%
Kemudian, sambung dia, di lakukan evaluasi di lapangan dan ternyata kembali mengalami kendala, yaitu tidak semua desa mempunyai koperasi.
Di tahun 2020 kembali di konsultasikan ke provinsi masalah/kendala dilapangan. Setalah di teliti hal apa yang menjadi kendala maka di temukan solusi dan itu menjadi final untuk dapat di cairkan dana tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Itupun tetap mengalami kendala karena Bumdes di seluruh Morowali belum terdaftar di Kementerian Desa serta belum memiliki Sertifikat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia," ujarnya kembali.
Dari kendala yang disebutkan itu, Bupati Morowali Taslim terus berusaha mencari solusi yang terbaik agar dana dapat di cairkan sesuai peruntukannya.
"Setelah bapak Bupati Morowali Drs. Taslim melakukan koordinasi ke Gubernur Sulawesi Tengah ditemukanlah solusi penyempurnaan yaitu dengan Sistim Pendampingan Oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil ( PINBUK ) Sulawesi Tengah,"pungkasnya.