Oleh: Abdissalam Mazhar
PILKADA adalah jalan menuju keseimbangan tiga kutub kehidupan bermasyarakat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekarang ini. Tiga kutub bermasyarakat secara politis ini merupakan pilar - pilar keseimbangan yang harus saling menguatkan. Manakala ada salah satu pilar yang kelebihan kapasitasnya, maka pengaruh mendasar terhadap dua pilar lainnya amat terasa dan bahkan dapat merusak fungsinya masing-masing.
Ketiga pilar tersebut yang merupakan kutub utama NKRI tersebut adalah eksekutif, legislatif dan masyarakat (publik).
Dalam rekaman sejarah NKRI, masyarakat adalah kutub utama normalisasi penghasil dan penggagas semua kapasitas dua kutub lainnya. Dikatakan kutub karena fungsinya saling memengaruhi eksistensinya, saling mengisi kapasitasnya dan saling mengatur sistemnya.
Baca Juga: Merdeka Berpolitik dan Politik Merdeka
Dikatakan kutub utama karena penggagas dan penikmat dua kutub tersebut. Semua kunci keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan ukurannya adalah masyarakat.
Masyarakat sebagai titik sentral pijakan legislatif harusnya tertransfer fungsinya dengan baik sebagai jaminan kehidupan aman dan damai, yang jika diurai pemanfaatannya sangat banyak problemnya yang tak kunjung bergerak pada penjaminan rasa aman dan damai, karena prospek keadilan dan keberadilan semakin semrawut dalam aplikasinya. Padahal, para aplikatornya dalam ukuran standar telah profesional, mumpuni, berkarakter dan bermartabat.
Demikian juga masyarakat sebagai eksekutif, telah teratur sesuai dengan tupoksinya dalam menjalankan roda pemerintahan yang sistemnya telah berangsur-angsur teruji dalam beberapa windu kebelakang, sampai dengan periodesasi Joko Widodo (Jokowi) sebagai pimpinannya.
Mestinya, masyarakat penghasil dan penikmat ini juga telah berada pada fase yang sama dan masyhur keberadaannya di dunia, sebagai bukti dari pesatnya kemajuan legislatif dan eksekutif.
Apa yang membuat keadaan semakin hari semakin kacau sekarang ini? Karena pilar yang satunya lagi, yang dulu pernah ada dan sampai sekarang ada masih tetap eksis, menjadi permainan dan terobok-obok dengan sendirinya oleh para oknum didalam dan diluar lembaga agung ini, yaitu Yudikatif.
Level yang mestinya sejajar dengan ketiga pilar tadi, seakan telah disfungsi dan atau terdisfungsi dengan sendirinya. Pemakaian gelar atas nama semua aparatur negara dan sebagian kecil masyakat Jetset telah beringsut maju sebagai penunggang kuda jantan yang penuh dengan kemuliaan ini dalam pola-pola kompromi tingkat tinggi.
Baca Juga: Cinta dan Politik
Penyebabnya adalah demoralisasi secara berjama'ah dari semua lapisan tiga pilar tadi. Terjadi penumpukan kasus yang tak kunjung selesai akibat loby, penundaan penahanan akibat loby, semrawutnya aturan yang tumpang tindih akibat loby dan lain sebagainya.
Menyikapi hal ini, partai politik sebagai wujud nyata representatif masyakat haruslah menggerakkan para kadernya yang telah menduduki kursi legislatif untuk senantiasa bergerak cepat dan berpikir cerdas mengupayakan solusi kebangsaan untuk mencapai titik normal kembali NKRI yang kita cintai.
Disinilah letak pentingnya kader partai dipilih dan disasar kemampuan dirinya. Peranan ini harus digerakkan sehati-hati dan serasional mungkin untuk capai tujuan kekuasaan bertidak dan memerintah seluruh elemen pilar bangsa.