METRO Sulteng - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan persoalan netralitas ASN/PNS, TNI dan Polri memiliki tingkat kerawanan paling tinggi di Pemilu 2024. Hal itu berdasarkan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu yang dikaji langsung oleh Bawaslu.
“Dalam UU ASN yang baru tak mencantumkan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Sehingga untuk memastikan netralitas ASN, akan ada perubahan," sebut Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam keterangan resminya, Rabu (22/11/2023).
Untuk meredam hal tersebut, Bawaslu telah melancarkan strategi pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN. Dan sosialisasi tersebut dilakukan secara masif agar ASN bersikap netral.
"ASN harus netral, baik secara daring maupun luring. Dan masalah mendasar pelanggaran netralitas ini adalah implementasi regulasi. Kurang mendorong deterrence effect (efek gentar) karena yang terjaring lebih banyak staf, bukan pejabat struktural," terang Lolly.
Lolly juga menyebut kerawanan lainnya berdasarkan IKP Bawaslu adalah politik uang. Politik uang juga menjadi kerawanan tertinggi di Pemilu 2024.
"Modus politik uang, yaitu memberi langsung (cash dan voucher), memberi barang, memberi janji, melibatkan kandidat, tim sukses atau tim kampanye, ASN, penyelenggara ad hoc, dan simpatisan atau pendukung," jelasnya, dikutib Kamis (23/11). ***