METRO SULTENG - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha ikut bersuara menanggapi konflik antar warga dengan aparat keamanan di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Senator yang hari ini (17 September 2023) berulang tahun ke-44, menyatakan sangat prihatin terhadap konflik Pulau Rempang yang telah memakan korban akibat tindakan represif aparat keamanan terutama pihak kepolisian.
Baca Juga: Di Hadapan Masyarakat Donggala, ART Minta Restu Memimpin Sulteng pasca DPD RI
Apa yang terjadi di Pulau Rempang, lanjut senator yang karib disapa ART ini, sangat mencederai asas-asas kemanusiaan dan kebebasan menyampaikan pendapat bagi warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi.
"Padahal, pihak kepolisian sering diberi warning oleh saudara Presiden. Tidak melakukan tindakan represif dalam pengamanan menyangkut permasalahan dengan masyarakat," ujar ART mengingatkan korps Bhayangkara tersebut kepada media ini, Minggu 17 September 2023.
Akibat tindakan represif pengamanan, apa yang terjadi di lapangan sudah bisa ditebak. Pihak keamanan berhadap-hadapan dengan masyarakat. Karena aparat keamanan tidak bisa menahan diri sejak awal sebelum memukul mundur masyarakat.
"Gesekan fisik pun tak terelakkan. Harusnya kepolisian melakukan pendekatan lebih smooth dan mengedepankan dialog," saran ART menyayangkan.
Baca Juga: Dihadiri Ribuan Orang, Pagi Ini Senator ART Hadiri Jalan Sehat di Donggala
Persoalan Pulau Rempang muncul karena persoalan pengosongan lahan warga Melayu untuk kepentingan investasi. Warga lokal setempat sangat cinta dan ingin mempertahankan daerah mereka.
"Saya yakin dan percaya, setiap anak negeri ini tidak ada yang anti investor. Sepanjang warga negara kita terintegrasi dari bagian dan tujuan para investor itu. Karena tujuan investasi juga untuk kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat," aku anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah.
Tetapi hari ini, tujuan investasi yang diharapkan ikut menyejahterakan masyarakat telah bergeser. Masyarakat Indonesia justru dipertontonkan sesuatu hal yang tidak elok.
Dan kehadiran investasi di Pulau Rempang, kesannya negara ini seperti mengusir paksa rakyatnya sendiri. Warga melayu bukan anak bangsa dari luar.
"Mereka (warga Melayu) adalah saudara seiman dan saudara sebangsa setanah air kita. Kenapa mereka seperti tercampakkan hari ini. Mestinya diambil langkah-langkah yang baik dalam mencari win-win solusi. Apalagi niat baik Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk melakukan ganti untung termasuk membangunkan rumah bagi warga yang terdampak," sesal senator yang duduk di Komite 1 ini.
Ia kembali mengingatkan aparat keamanan untuk lebih mengedepankan langkah-langkah yang persuasif terhadap masyarakat Melayu di Pulau Rempang. Silakan tempuh jalan dialog, ajak warga duduk bersama, berikan pemahaman dan pengertian. Libatkan seluruh para pihak yang berkepentingan.