METRO SULTENG - Jarak emosional politik antara pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serentak 2024 cukup dekat. Terutama emosional kerjasama politik antar partai politik. Yaitu kerjasama politik mengusung calon presiden 14 Februari 2024 kemarin.
Kerjasama - kerjasama politik atau lazim disebut koalisi parpol di Pilpres lalu masih banyak manfaatnya. Salah satunya untuk merebut kekuasaan di daerah. Melalui Pilkada serentak 27 November mendatang. Walaupun, peta koalisi Pilpres tak selamanya cocok di daerah. Semua akan ditentukan sejauh mana kualitas komunikasi politik figur lokal meyakinkan partai politik agar mengusungnya.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ronny Tanusaputra, di Palu baru-baru ini.
"Yang sedang menarik dianalisis sisi koalisi nasional Pilpres, apakah masih sakti mandraguna bila politik lokal memungkinkan digunakan. Salah satunya kerjasama politik antara PDI-P, Hanura, PPP dan Perindo. Koalisi ini di Pipres lalu urutan buncit meraup suara rakyat dengan mengusung Ganjar-Mahfud MD," kata Ronny.
PDIP teruji dengan sikap. Termasuk berkoalisi dan kerjasama politik lainnya. Partai kader yang lahir dengan perjuangan ideologi dan demokratisasi. Pernah 10 tahun menjadi oposisi.
Di level politik lokal Pilkada, apakah sentimen kerjasama politik dengan PDIP akan manjur?
"Pasti banyak kalkulasi. Representasi jumlah kursi. Dan paling akhir dan penting kekuatan atau energi politisi yang akan berkompetisi," lanjut suami Vera Elena Laruni ini.
Menurut Ketua DPP Partai Perindo bidang Ideologi dan Kader tersebut, wacana koalisi nasional Pilpres masih baik komunikasi. Apakah dapat memiliki impact positif ke Pilkada, ia pun setuju.
‘’Bisa. Sepanjang kerjasama politik itu sudah sesuai dengan tujuan di Pilkada. Bisa juga dengan parpol lain, tergantung figur lokal kemampuannya menambah kerjasama politik,’’ terang mantan Ketua Bappilu DPP Perindo diplomatis.
Baca Juga: Gubernur Rusdy Mastura Dieluk-elukan saat Hadiri Konsolidasi Perindo Palu
Soal koalisi nasional PDIP, Hanura, Perindo dan PPP dapat diimplematisikan secara politis di Pilkada, Ronny merespons kenapa tidak. Toh kerjasama itu untuk syarat mengusung dan syarat keterpilihan Cakada.
‘’Bukan asal koalisi dibawa kesana kemari. Bukan begitu. Tetap dihitung. Calon gimana surveinya. Kalau siap, ya pasti kita maksimalkan kerjasama politik yang sudah terbangun solid nasional digunakan di Pilkada. Begitu kira-kira menerjemahkannya,’’ terang RT, sapaan akrabnya.
Khusus di Sulteng, standarisasi itu sangat memungkinkan lanjut Ronny. Misalnya di Kota Palu. Perindo mendukung kader dan Ketua DPD Hanura Sulteng, Hadianto Rasyid, untuk kali kedua maju wali kota.
