METRO SULTENG-Ratusan mahasiswa berasal dari berbagai kampus di Kota Palu melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (3/4/2023) sekitar pukul 11:00 Wita.
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja (Perppu Ciptaker).
Baca Juga: Mobil Listrik Murni Baru BYD Bakal Diluncurkan dengan Desain Ramping dan Dinamis
Aksi yang berawal satu komando ini malah berakhir terpecah, pasalnya sebagian mahasiswa menarik diri dari barisan massa aksi lainnya.
Awalnya, mahasiswa yang disambut kedua anggota DPRD Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi dan Abdul Karim Aljufri, meminta berdialog di dalam ruang paripurna.
Baca Juga: Huawei Bermitra dengan Pabrikan Mobil China Produksi Aito EV-nya yang Ditenagai Sistem HarmonyOS
Kedua politisi itu mengizinkan dengan syarat hanya sebagian saja yang diperbolehkan masuk, lantaran ruangan gedung tak memadai.
Kemudian, para pemimpin aksi tersebut melakukan diskusi. Alhasil sebagian mahasiswa Universitas Tadulako menarik diri dari barisan.
Baca Juga: Ini Jenis Jam Tangan Yang di Curi Anggota DPRD, Harganya Rp3,5 Juta
Menurut salah satu mahasiswa Untad, Yogi menyatakan, bahwa menilai keputusan pimpinan aksi tidak sesuai lagi dengan kesepakatan konsolidasi.
"Tadi kenapa kawan-kawan dari Untad menarik diri, karena merasa bahwa korlap dan wakorlap itu sudah masuk angin, dan sudah tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat konsolidasi," jelasnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Curi Jam Tangan Mewah Terekam Kamera CCTV, Videonya Viral!
Padahal, kata Yogi saat konsolidasi kesepakatannya sudah bulat akan melakukan boikot DPRD Sulteng. Artinya tidak ada shering dan dengar pendapat dengan anggota DPRD Sulteng.
"Karena secara hierarki ketika kita liat DPR itu ada perwakilan masing masing fraksi partai di nasional dan tidak sama sekali mewakili rakyat. Itulah sebab kenapa kawan kawan itu keluar dari barisan korlap dan wakorlap," tegasnya.
