METRO SULTENG - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina Wiswadewa, bersama Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. KH Lukman Thahir, secara resmi melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik angkatan I gelombang II tahun 2024, di Auditorium UIN Datokarama Palu, Minggu (13/10/2024).
Dalam sambutannya, Pjs Gubernur Novalina menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UIN Datokarama Palu atas kontribusinya dalam percepatan pembangunan daerah.
Ia mengakui pentingnya peran mahasiswa dalam memperkuat kolaborasi dengan perangkat desa untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti pembangunan, pendidikan, dan ekonomi desa.
Baca Juga: Mahasiswa UIN Palu Jalani KKN Internasional di Negeri Gajah Putih
"Program kerja KKN ini diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan di desa-desa yang menjadi lokasi penempatan," ujar Novalina.
Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. KH Lukman Thahir menjelaskan, KKN tematik ini terbagi dalam empat kluster utama, yaitu kluster lingkar industri, lingkar kampus, literasi keuangan inklusif, dan kluster moderasi beragama.
Sebanyak 913 mahasiswa terlibat dalam program ini, tersebar di 140 desa/kelurahan yang berada di tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Sulteng. Mahasiswa melaksanakan kegiatan selama sebulan.
"KKN merupakan bagian dari tuntutan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, sekaligus sebagai bentuk kontribusi nyata UIN Datokarama kepada daerah," katanya.
Lukman juga mengingatkan mahasiswa, panitia KKN, dan dosen pembimbing tidak diperbolehkan terlibat dalam kampanye politik praktis atau mendukung alias cawe-cawe calon kepala daerah, mengingat kegiatan KKN ini berlangsung di tengah tahun politik.
"Kami menegaskan UIN Datokarama tidak terlibat dalam dukung-mendukung peserta pemilu. Mahasiswa KKN dan dosen pembimbing harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis," tegas Lukman.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Rektor, dosen UIN Datokarama Palu, civitas akademika, Ketua LP2M, para mahasiswa KKN, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. (*)
