Ketua DPRD Morowali Dukung Usulan Pembentukan BAPPK Bahadopi

photo author
- Selasa, 5 Juli 2022 | 18:03 WIB
Ketua DPRD Morowali Kuswandy
Ketua DPRD Morowali Kuswandy

METROSULTENG, Palu-Ketua DPRD Morowali Kuswandy merespon positif usulan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Peningkatan fiskal dan stabilitas ekonomi daerah Andika terkait perlunya kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan Bahodopi dalam bentuk Badan Administrasi Pemerintah Pengelolah Kawasan (BAPPK).

HUT Bhayangkara ke 76
HUT Bhayangkara ke 76

Bahadopi sendiri merupakan wilayah Kecamatan di Kabupaten Morowali, Sulteng, yang semakin padat setelah berdirinya perusahaan nikel terbesar PT IMIP. Keberadaan ribuan karyawan tak dibarengi dengan penataan kawasan membuat daerah tersebut semrawut.

Baca Juga: Sulteng Dorong Pemerintah Pusat Bentuk Badan Pemerintah Pengelola Kawasan di Bahadopi Morowali

Menurut Kuswandy, usulan Pemprov Sulteng ini sangat penting dan mendesak, mengingat situasi diluar kawasan industri hari ini menjadi sangat tidak terkendali.

"Upaya pembentukan atau mendorong lahirnya sebuah badan pemerintah untuk mengelolah kawasan di Bahadopi ini saya kira ide yang sangat baik dan menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat diwilayah ini," sebut Kuswandy.

Setidaknya, sambug dia, ketika badan ini terbentuk maka akan ada tata kelolah kawasan industri. Sehingga tidak seperti situasi yang hari ini kita dapatkan.

Baca Juga: Manajemen SPBU Bungku Ungkap Masalah yang Terjadi, dari Jumlah Kuota hingga Rekomendasi Pemda

"Jadi nanti urusan diluar kawasan menjadi tanggung jawab badan pemerintah tersebut," harapnya.

Hampir semua wilayah di Morowali saat ini, jelas Kuswandy, sudah di kepung industri. Tapi pemerintah lokal mendapatkan situasi bahwa penataan kawasan- kawasan yang begitu laju berkembangnya tidaklah mudah.

Baca Juga: Gaet Puskesmas dan Komunitas Lokal, Program PPM PT Vale Gencarkan Literasi Tanaman Herbal

"Kenapa karena tidak adanya badan pemerintah yang mengelola kawasan itu tadi. Pihak IMIP misalnya, mereka itu bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan mereka sendiri dan untuk urusan tata kelola diluar kawasan tadi, disinilah dibutuhkan hadirnya badan pengelola kawasan tadi".

"Saya kira ini harus kita dorong bersama, harus menjadi agenda perjuangan bersama dan saya siap untuk melakukan itu kedepan," tutupnya.***

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Subandi Arya

Tags

Rekomendasi

Terkini

X