• Jumat, 7 Oktober 2022

Pemdes Ungkaya di Morowali Keluhkan Dana PPM dan CSR dari 4 Perusahaan Tambang dan Perkebunan

- Kamis, 16 Juni 2022 | 15:05 WIB
Sekdes Ungkaya Asrun
Sekdes Ungkaya Asrun

METROSULTENG.com-Pemerintah Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali mempertanyakan program Corporate Social Responsibilty (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tiga perusahaan yang beroperasi diwilayahnya. Tiga perusahaan nikel tersebut adalah PT Alaska Dwipa erdana (Alaska), PT Mahkota Semesta Nikelindo (MSN), PT Mitra Karya Agung Lestari (MKAL) dan perusahaan sawit PT Tamako. Menurut Sekretaris Desa Ungkaya Asrun menyebutkan bahwa perusahaan sawit PT Tamaco sudah lama beroperasi tapi tidak ada laporan kegiatan PPM dan CSR. "Soal berbicara CSR atau PPM itu tidak jelas, namun kalau kita bicara soal bantuan, itu ada tapi nanti kita bermohon melalui proposal, nah saya tidak tau apakah hal itu dimasukkan didalam PPM atau CSR, mereka juga tidak beri tahu, harusnya kan ada penjelasan," ungkap Asrung, Selasa (14/6). "Misalnya Pemdes butuh timbunan, bantuan alat. Mereka perusahaan itu beri ke Pondok Pesantren, kita bermitra dengan perusahaan tiap bulan dia dikasi bantuan, cuma saya tidak mengetahui itu masuk ke dalam CSR atau PPM". "Cuma kalau hitungan PPM atau CSR yang diterima tiap tahun itu tidak, cuma bantuan-bantuan begitu saja pakai proposal," ujar Asrun. Desa Ungkaya, kata Asrun masuk desa binaan lingkar tambang, tapi tidak ada kejelasan soal PPM atau CSR. Terkait soal adanya 5000 per metrik ton itu tidak bisa di masukkan ke dalam PPM, karena itu hasil perjuangan dari kelompok nelayan dan tani dengan tokoh-tokoh bersama pemerintah dilingkar tambang, melakukan upaya bertemu anggota DPR melakukan upaya rapat dengar pendapat. "Jadi itu hasil perjuangan bukan PPM," kata Asrun. Sementara itu, saat awak media ini berusaha untuk mengkonfirmasi terkait ketidak jelasan program PPM tersebut disalah satu perusahaan di kantor pertambangan nikel PT MKL di Desa Salonsa Jaya, Witaponda. Akan tetapi awak media tak mendapatkan informasi sedikit pun, wartawan dilarang memencari data. Bahkan awak media diusir oleh humas perusahaan tersebut yang terlihat bernama Hamsin. Seperti diketahui, Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sudah jelas diatur dalam pasal 1 angka 28 UU no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan batubara, bahwa PPM merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan agar menjadi lebih baik. Sementara untuk Corporate Social Responsibilty (CSR) merupakan aktivitas bisnis, dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan, serta berdampak positif bagi lingkungan. Dan hal ini merupakan kewajiban bagi perusahaan kepada masyarakat, sebagamana sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74, yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, termasuk penambangan mineral dan batu bara, untuk menjalankan program tanggung jawab sosial. Lewat program CSR, perusahaan bisa mengatasi dampak yang timbul dari operasi pertambangan.(Iwan)      

Editor: Administrator

Terkini

Komisi Informasi Sulteng Temui Kajati dan KPID

Rabu, 5 Oktober 2022 | 10:53 WIB
X