METRO SULTENG – Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Dishut Sulteng) bersama lembaga pembangunan asal Jerman, GIZ, menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun draf roadmap Perhutanan Sosial di Sulteng.
Acara tersebut berlangsung di Hotel Santika Palu pada Rabu (2/7/2025). Turut hadir sejumlah NGO dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Dishut Sulteng, Muhammad Neng, menjelaskan bahwa perhutanan sosial bukan hanya soal menjaga hutan, tapi juga cara strategis negara untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan secara adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Dukung Berani Berkah, Dishut Sulteng Bagikan 637 Paket Lebaran kepada Internalnya
“Lewat skema seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, hingga hutan adat, masyarakat kini punya hak legal untuk ikut mengelola kawasan hutan negara,” ujarnya.
Neng menegaskan, perhutanan sosial juga punya sisi produktif. Negara hadir bukan sekadar memberi izin, tetapi juga mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar bisa memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan.
FGD ini, lanjut Neng, juga bukan sekadar seremoni, tapi jadi ruang refleksi atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi. Masalah seperti ego sektoral, koordinasi yang lemah antarinstansi, akses pembiayaan yang terbatas, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap izin pengelolaan hutan masih menjadi hambatan besar.
Baca Juga: Sulteng Tahura Trail Run Diikuti 391 Pelari, Wujudkan Berani Sehat dan Berani Harmoni
Untuk itu, roadmap yang sedang disusun ditargetkan mampu menjadi panduan konkret—berbasis data spasial, sosial, dan ekonomi—dan bisa menjawab kebutuhan riil di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya menyinergikan perhutanan sosial dengan pembangunan desa, penguatan UMKM, serta pendekatan Integrated Area Development (IAD).
Ada tiga sasaran utama yang dicanangkan Dishut Sulteng dalam roadmap ini:
1. Mendorong regulasi daerah yang memperkuat kebijakan dan koordinasi lintas sektor.
2. Menyusun roadmap berbasis data untuk arah pembangunan kehutanan yang lebih jelas.
3. Mempercepat kegiatan usaha kelompok perhutanan sosial dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan non-kayu agar lebih siap bersaing di pasar.
“Ini bukan proyek biasa, tapi strategi besar untuk memperkuat posisi Dishut sebagai penggerak utama kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” tegas Neng.
Baca Juga: Bilqis, Bocah 7 Tahun yang Sukses Taklukkan Medan Trail Run Tahura Sulteng