Terkait itu, diharapkan supaya bupati dan walikota dapat menyelaraskan BERANI Cerdas di kabupaten kota dengan memastikan pendidikan gratis mulai jenjang PAUD, SD dan SMP.
Termasuk, jika masih ada program beasiswa kuliah yang dibiayai kabupaten kota maka gubernur menyarankan supaya dialihkan ke bidang lain sebab provinsi sudah mem-back up-nya lewat program BERANI Cerdas.
Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah provinsi juga menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun yang menunggak iuran BPJS Kesehatan lewat BERANI Sehat.
Gubernur mengilustrasikan sejak BERANI Sehat diluncurkan telah terjadi lonjakan pembayaran dari kas provinsi ke BPJS Kesehatan dari hanya 1300-an orang per bulan menjadi hingga 19.000-an.
Baca Juga: Swiss-Belinn Luwuk Hadirkan Fasilitas Videotron Modern untuk Kebutuhan Meeting
“Ini membuktikan banyak rakyat tidak mau berobat karena tidak punya jaminan atau mereka menunggak,” simpulnya atas kenaikan itu.
Cakupan program tambahnya lagi juga diperluas hingga dapat menanggung biaya pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang tidak tercover BPJS Kesehatan, seperti tumor dan kanker, serta penanganan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
“Sekarang BERANI Sehat yang bayar jadi kalau ada program pak bupati seperti BERANI Sehat saya harap dapat dialihkan ke yang lain,” imbuhnya supaya bupati walikota dapat mengalihkan anggaran kesehatan ke bidang lain karena pemerintah provinsi sudah menjamin biaya kesehatan warga mereka yang belum ter-cover lewat BERANI Sehat.
Selain itu, Gubernur Anwar Hafid juga mengimbau bupati dan walikota berkoordinasi dengan dinas sosial masing-masing untuk memastikan warga kurang mampu terdaftar dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Terbitkan SK Pj Kades Tamainusi, Mendagri Minta Gubernur Sulteng Bina Bupati Morut
“Kita ingin pendidikan dan kesehatan excellent (jadi yang terbaik),” serunya menegaskan dua bidang ini jadi pondasi penting mewujudkan kesejahteraan.
Untuk mendongkrak pendapatan rakyat, gubernur lalu mempersiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah ‘candradimuka’ dalam menciptakan SDM terampil siap kerja serta menjembatani mereka dengan industri-industri yang telah berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal.
Sektor pertanian dan perikanan juga tak luput jadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat lewat optimalisasi potensi ‘emas hijau’ dan ‘emas biru’.
Terobosan lain yang ditempuh untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dilakukan dengan jalan optimalisasi potensi fiskal dari pajak-pajak daerah seperti pajak air permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Prioritas penarikan pajak ini menyasar ke perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah kabupaten kota.