Namun saat Deputi Direksi Wilayah X membedah tingkat keaktifan peserta per kabupaten/kota, ternyata masih terdapat 3 kabupaten dengan tingkat keaktifan peserta di bawah 80%, sehingga pendekatan UHC Prioritas masih terkendala untuk menjangkau seluruh wilayah Sulteng.
Olehnya, ia menyarankan pemerintah provinsi untuk segera duduk bersama dan merapatkan persoalan ini dengan 3 kabupaten terkait yaitu Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, supaya dalam waktu dekat bisa mengejar target kepesertaan 80% per kabupaten/kota dan program BERANI Sehat, dapat teraktivasi dan terintegrasi dengan UHC Prioritas tanpa kendala.
TUNGGAKAN IURAN
Terkait dengan pelunasan tunggakan iuran, BPJS menyodorkan beberapa skenario cost sharing, yang bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Adapun opsi lain yang juga bisa ditempuh pemerintah provinsi ialah dengan mengumpulkan dana CSR dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulteng untuk meringankan beban APBD.
Dengan masukan-masukan tersebut, gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta berkomitmen mendeklarasikan UHC Prioritas sesuai syarat dan ketentuan yang diterangkan BPJS Kesehatan.
“Tugas kita mengejar 80% dulu (tingkat kepesertaan aktif per kabupaten/kota) supaya UHC Prioritas jadi pintu masuk BERANI Sehat,” kata Gubernur Sulteng.
Dengan program BERANI Sehat, gubernur dan wagub optimis pembangunan kesehatan semakin diutamakan dan berdampak bagi warga Sulteng. (*)