METRO SULTENG- Mandeknya 96 unit pekerjaan tambahan bangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Kabupaten Morowali, Sulteng menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat.
Masyarakat dan tokoh politik ramai memperbincangkan apa urgensi Pemkab Morowali sehingga membuat MDA di seluruh Morowali terbengkalai lanjutan pekerjaannya.
Baca Juga: Menelisik lebih dalam Proyek MDA, Ketua DPRD Morowali Pilih Bungkam ada apa?
Sebelumnya, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) Sekretariat Pemkab Morowali, Abdul Rifai Rone, mengungkapkan bahwa pekerjaan lanjutan MDA tidak masuk dalam anggaran perubahan 2024 dan pembahasan tahun 2025 karena keterbatasan anggaran.
Pernyataan ini membuat Drs Taslim, tokoh politikus dari Partai Nasdem angkat bicara. Kata dia, jika soal keterbatasan anggaran, Morowali tidak memiliki keterbatasan.
"Kita tidak punya keterbatasan anggaran, zaman saya jadi Bupati saya bisa bangun MDA, pondok pesantren, memberi jadup anak yatim dan janda tua serta lansia," kata Taslim keheranan dengan kondisi kekurangan anggaran Morowali saat ini, Minggu (29/12/24).
Bagi Taslim persoalan MDA bukan kekurangan anggaran, tapi dialihkan kemana anggaran tersebut, apakah MDA bukan kebutuhan mendasar yang saat ini urgen dibutuhkan oleh para santri.
"Pertanyaannya, dialihkan dimana anggaran itu, apakah mereka tidak menganggap bahwa ini kebutuhan dasar masyarakat yang urgen saat ini,"pungkas mantan Bupati Morowali itu yang getol memperjuangkan kebutuhan rakyat.
Pemerintah dan DPRD fungsi utamanya yaitu melayani rakyat, olehnya itu Taslim mengingatkan bahwa kebutuhan mendasar Masyarakat itu wajib ditunaikan.
Baca Juga: Intip Konsep Jam Tangan Panerai : LAB-ID Anyar, Submersible Elux LAB-ID PAM01800, Tembus Rp1 Miliar
Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu, pendidikan, kesehatan, pelayanan dan lainnya. Hal inilah yang jabarkan dalam bentuk APBD. MDA sendiri termasuk kebutuhan dasar masyarakat disektor pendidikan agama Islam.
"Kalau mereka memahami bahwa peran Pemerintah adalah melayani rakyat pasti mereka berfikir. Tapi munkin mereka menganggap ini bukan menjadi kebutuhan Masyarakat, jadi mereka terjemahkan begitu,"beber Taslim.
Sementara itu, menurut salah seorang warga Morowali yang tak ingin di beberkan identitasnya, menyebutkan bahwa proyek MDA tidak dilanjut lantaran para santri belum masuk hak pilih.
"Tahun kemarin itu tidak dibahas anggaran lanjutan MDA, karena notabenenya para santri belum masuk wajib pilih, jadi yang diutamakan para imam mesjid dan perangkatnya yang dinaikan gajinya, tujuannya sama-sama tahulah," ungkap sumber menduga-duga sambil kirim emot ketawa lewat pesan singkat whatsap ke awak media.***