Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta agar dalam penyusunan anggaran lebih memprioritaskan program kegiatan urusan wajib.
"Diharapkan hingga akhir tahun 2024 bisa tuntas, selesai tanpa ada kegiatan urusan wajib yang tertunda pelaksanaannya," paparnya
Sedangkan kegiatan operasional dinas dan pendalaman tugas, jika dibutuhkan seperti woorkshop, bimbingan teknis sosialisasi lokakarya, seminar atau sejenisnya keluar daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dengan memperhatikan aspek urgensinya.
Baca Juga: Pjs Bupati Tolitoli dari Pemprov, Sementara Pjs Bupati Banggai dari Kemendagri
Berikutnya, Fraksi NasDem juga meminta bantuan sosial hibah lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicara Abukar O. Sumail mengatakan agar bergokus pada evaluasi kinerja pelaksanaan APBD murni dan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga fokus pada APBD perubahan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dari penggunaan APBD murni untuk diselesaikan pada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan agar target pemerintah daerah mampu tercapai secara maksimal.***