METRO SULTENG- Lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut mencapai kesepakatan untuk mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Banggai Laut, Rabu, 25 September 2024.
Kesepakatan ini tercapai setelah melalui proses panjang pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD Banggai Laut.
Baca Juga: Anwar Hafid Siapkan Strategi Tingkatkan Ekonomi Palu Melalui Tol Tambu-Kasimbar
Sidang yang dipimpin ketua sementara DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Bupati Banggai Laut, Drs. Ruslan. Adapun lima Fraksi yang menyatakan dukungannya yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Berkarya Sejahtera (Partai Golkar dan PKS) dan Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat (Partai Gerindra, PKB dan HANURA).
"Kami fraksi Demokrat secara prinsip menyetujui Ranperda APBD perubahan untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Henry Bukamo, juru bicara fraksi Demokrat dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD-P.
Sementara itu fraksi Nasional Demokrat melalui juru bicaranya Fauzan Safian Kaepa mengatakan menerima dan menyetujui ranperda APBD perubahan 2024.
Baca Juga: KPU Touna Terbitkan Keputusan Nomor 699 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Paslon
Pada pandangannya, fraksi NasDem memaparkan beberapa catatan khusus terhadap pemerintah daerah.
"Setelah kami melakukan pencermatan secara mendalam terhadap draf rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 maka kami dari faksi NasDem dapat mencermati beberapa hal sekaligus menitip catatan khusus kepada pemerintah kabupaten banggai laut yaitu tentang pendapatan daerah," ucapnya
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah perlu berupaya memaksimalkan pendapatan daerah dengan strategi yang lebih efektif termasuk pengawasan terhadap wajib pajak dan mampu menganalisa peningkatan pendapatan asli daerah dalam berbagai sektor yang ada.
Fraksi NasDem berharap perlunya penyesuaian dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan belanja terutama dalam kondisi darurat atau ketidak mampuan mencapai proyeksi pendapatan daerah.
"Penyesuaian ini di anggap penting untuk mengatasi situasi keuangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan awal," tambahnya.
