METRO SULTENG- Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas percepatan pembangunan jaringan listrik di Morut.
Rapat khusus yang menghadirkan pimpinan PT. PLN (Persero) UIP Sulawesi, PT. PLN UPP Sulsel, PT. PLN UPP Sulteng, berlangsung di ruang kerja Bupati Morut di Kolonodale, Rabu sore (28/8/2024).
Baca Juga: Samsung Galaxy Watch Ultra Memiliki Fitur Pemantau Irama Jantung Tidak Teratur
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Dandim 1311/Morowali Letkol Inf Alzaki, Kasdim 1311/Morowali Mayor Arm Nifri Poli, Kapolres Morut AKBP Imam Wijayanto, Asisten I Pemda Morut Krispen H Masu, Camat Mori Atas Akron Tampake, Camat Petasia Timur Mustatin, dan beberapa OPD terkait.
Pada saat itu, Bupati Morut minta kepada pihak PT. PLN memaparkan secara terbuka progres dan kendala pembangunan jaringan listrik di Morut atau proyek SUTT 150 kV Kolonodale - Tentena.
"Tolong paparkan secara terbuka. Kebetulan ada pak Dandim dan pak Kapolres, beliau bisa membantu kita kalau ada hal-hal yang terkait kewenangan aparat keamanan," ujar Bupati Delis.
Ia juga berharap agar setiap kegiatan baik terkait pembebasan lahan maupun konstruksi agar PT PLN (Persero) UIP Sulawesi dapat melibatkan pemerintah setempat, sehingga seluruh pihak dapat segera mengetahui jika terjadi kendala di lapangan.
Dalam rapat tersebut pihak PT. PLN UIP Sulawesi diwakili Faisal Arifin menyatakan pihaknya tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target bulan November 2024.
Ia juga menjelaskan, jumlah tower SUTT 150 kV Kolonodale - Tentena sebanyak 363 tower yang membentang dari gardu induk (GI) 150 kV Kolonodale sampai GI 150 kV Tentena. Di Morut sendiri terdapat 210 tower.
"Pekerjaan saat ini telah memasuki tahapan penarikan kabel (stringing) yang didahului dengan penyediaan ruang bebas atau right of way (ROW)," jelas Faisal Arifin.
Baca Juga: Wakil Menteri BUMN: PT Vale Berhasil Jawab Tantangan di Era Keberlanjutan
Secara terbuka perwakilan dari PT. PLN tersebut mengakui ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan seperti pembayaran kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman yang berada di bawah ROW.
Kendala terkait penyediaan lahan di bawah area ROW tersebut terdapat di beberapa titik di kecamatan Mori Atas, Lembo dan Petasia Timur. Selain lahan milik masyarakat, kendala juga ditemukan dengan pihak perusahaan khususnya dengan PT. ANA di Petasia Timur.
Menurut Faisal, PT. ANA bahkan tidak mengizinkan sama sekali pihak PLN atau mitra kerjanya untuk masuk di area PT. ANA.
"Ini salah satu kendala yang kami temui di lapangan. Masalah lainnya terkait ganti rugi lahan masyarakat yang sementara dikomunikasikan," jelasnya.