METRO SULTENG - Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Musda Guntur, membuka kegiatan Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertempat di Ruang Sekda, Selasa (24/10/2023)
JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
Baca Juga: Menperin: Indonesia Masuk Net Exporter Produk Halal
Dengan adanya JKN ini, maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekertaris Forum yang juga PPs Kepala BPJS Kesehatan Luwuk, Riskha, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BKPSDM.
Juga hadir Dinas PMD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta RSUD Kolonodale.
PPs Kepala Cabang Luwuk melaporkan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Morowali Utara masih merupakan salah satu yang tertinggi di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Pulang Sekolah Jualan Kue, Omzet Pelajar SMP Ini Ratusan Ribu per Hari
Hal ini bahkan tidak dipengaruhi oleh non aktifnya 3000 lebih warga akibat sudah keluar dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Karena, sistem yang dikembangkan bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dukcapil memungkinkan pendaftaran secara kolektif dari mayoritas peserta tersebut untuk kembali dijamin dalam program Morut Sehat
Pada kesempatan yang sama, Zaldi selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali Utara memastikan bahwa cakupan peserta Morut Sehat saat ini adalah 101,27 % data per 1 Oktober 2023.
Baca Juga: Kabupaten Morowali Utara Diusia 10 Tahun, Bupati Delis Paparkan Sejarah dan Perjalananya
Sekda Morut selaku Ketua Forum Komunikasi memberi apresiasi kepada BPJS Kesehatan serta seluruh jajaran OPD atas upaya dan kerja cerdasnya mempertahankan status UHC ini.
Dia menambahkan, program ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan salah satu visi utama Bupati sehingga harus menjadi perhatian tersendiri bagi para pemangku kepentingan. (mic/komimfo)