Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo, Ka Bidang Ekonomi PPI (Persatuan Pensiunan Indonesia) Sulteng
Ibukota baru bernama Nusantara resmi akan berpindah dari Jakarta ke Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, setelah Undang Undang nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan per tanggal 15 Februari 2022.
Direncanakan aktivitas Pemerintah akan dimulakan pada tahun 2024, ditandai dengan upacara negara memperingati hari Kemerdekaan RI ke-79, tertanggal 17 Agustus tahun 2024 yang Insyah Allah dipimpin Presiden Joko Widodo sebelum meletakkan jabatan di akhir tahun 2024.
Sumber pendanaan membangun sejumlah infrastrtur di IKN, 20 % dari APBN dan 80 % merupakan KPBU, Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha serta BUMN maupun BUMD. Dengan skema seperti ini semuanya berperan dan tanggung renteng, pembagian risiko maupun manfaat win-win solution.
Sejumlah daerah sedang berbenah agar nantinya mampu ambil peran sebagai penyanggah kebutuhan pangan, SDM, energi, pariwisata dan lainnya. Sama halnya halnya ketika Kabupaten Bogor, Banten dan Lampung menjadi penyangga Ibukota Negara di Jakarta .
Provinsi Lampung selama ini ambil peran sebagai pintu keluar suply pangan, SDM dan lainnya bagi wilayah Sumatera. Mulai yang paling ujung Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat serta sejumlah provinsi lainnya. Dampaknya juga terasa dibandingkan saudaranya di wilayah Sulampua, yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua.
Dan tentunya peran pintu keluar ke maupun dari IKN di Panajam Paser Utara juga akan terbentuk. Namun, semua ini akan berpulang kepada kesiapan infrastruktur, pemerintah daerah dan masyarakat masing-masing daerah calon pintu keluar.
Sejumlah wilayah di Pulau Sulawesi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan serta Gorontalo, bisa berperan sebagai pintu keluar penyangga kebutuhan Ibukota Nusantara dengan jumlah penduduk nantinya diperkirakan mencapai 1,9 juta jiwa pada 2045.
Diharapkan semua daerah di Pulau Sulampua segera mempersiapkan segala sesuatu yang terkait peran penyangga berbagai kebutuhan warga Panajam Paser Utara, yang pada saat ini fenomenanya mulai terlihat agar segera terkoneksi saat IKN resmi beraktivitas.
Sebagai contoh pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Barat yang baru mekar di era Presiden Megawati, saat ini telah membangun pabrik gilingan padi modern, Rice Mill digital yang memiliki keunggulan lebih efisien dan lebih berkualitas, sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
Group usaha yang sama juga saat ini sedang membangun pabrik Rice Mill yang sejenis di Kabupaten Morowali, guna memenuhi permintaan pasar yang cukup besar untuk kebutuhan tenaga kerja pertambangan nikel maupun industri turunannya yang saat ini harus didatangkan dari luar Sulawesi Tengah.
Kondisi ini, menjadi tantangan dan motivasi bagi para pelaku usaha di Sulteng khususnya, kiranya mampu menjadi pemain dan tidak hanya sebagai penonton. Provinsi dilintasi garis khatulistiwa, equator tercatat memiliki sumberdaya pangan yang sangat potensial.
Mulai persawahan padi, tanaman hortikultura , perkebunan, ternak sampai dengan hasil perikanan yang memiliki empat WPP, wilayah pengelolaan perikanan, yaitu selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini serta Teluk Tolo.
Dari lima provinsi yang berada di pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi, maka Sulawesi Tengah dinilai paling strategis menjadi pintu keluar bagi sejumlah produk dari kawasan Sulampua menuju ke IKN, dalam hal ini adalah kawasan Kasimbar dan Tambu.