METRO SULTENG - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kecewa terhadap Badan Bank Tanah terkait kebijakan yang mengalokasikan tanah di Kabupaten Poso sebagai cadangan tanah nasional, tanpa mengomunikasikan kepada Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Baca Juga: Gubernur Sulteng: Muktamar Alkhairaat ke-11 Jadi Ajang Islah!
Sementara pemerintah daerah telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa lokasi tersebut sebagai wilayah pengembangan sektor pertanian, mengingat Kabupaten Poso tidak memiliki wilayah pertambangan.
Hal ini diungkapkan Gubernur H. Rusdy Mastura di ruangan kerjanya, saat memimpin rapat bersama unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Sulawesi Tengah, Ju’mat (11/8).
Turut hadir Wagub Ma’mun Amir, Sekda Novalina Wiswadewa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho.
Juga hadir Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim, Danrem 132/Tdl diwakili Kasrem Pramono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin D.Yambas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kaban Kesbangpol Arfan, Kadis Lingkungan Hidup Yopie Morya Immanuel Patiro, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Eddy Nicolas Lesnusa, Kepala Biro Hukum Adiman, serta pejabat terkait.
Baca Juga: Sebanyak 216 Jiwa Korban Gempa Sigi Masih Mengungsi, Gubernur Sulteng Akan Tinjau Langsung
Atas kekecewaan tersebut, Gubernur Rusdy Mastura akan melaporkan kebijakan Badan Bank Tanah kepada Presiden RI agar meninjau kembali kebijakan yang dimaksud.
“Ada investasi besar yang masuk di Poso, cuma Bank Tanah menyerobot,” katanya.
Juga disampaikan Gubernur Rusdy Mastura bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk menjadi daerah maju dan pesat.
Selain memiliki 9 jenis tambang, saat ini Sulawesi Tengah mendapatkan amanah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) berupa 3.000 bibit durian untuk dibudidayakan di Sulteng.
Selain dari Kemenkomarves, ada investor yang melirik lahan Sulteng untuk ditanami 2.000 bibit durian.
Baca Juga: Lantik 528 Pejabat Pemprov, Gubernur Rusdy Mastura Singgung Kursi Empuk dan Tanggung Jawab
Dalam rangka penanganan stunting di Sulawesi Tengah, ia menuturkan dibutuhkan kolaborasi Pentahelix, termasuk perusahaan tambang.
Keterlibatan perusahaan tambang diperlukan agar percepatan penurunan stunting bisa segera tercapai.
