METRO SULTENG - Bupati Tojo Una-Una (Touna), Ilham Lawidu SH, memaparkan sejumlah faktor utama yang menjadi akar persoalan kemiskinan di daerahnya.
Salah satu isu terbesar yang disorot adalah masih adanya masyarakat yang memilih tinggal di kawasan hutan dan belum mau pindah ke permukiman yang telah disiapkan pemerintah.
Baca Juga: Kadishut Sulteng Beri Pembinaan Pegawai KPH Sivia Patuju Touna
“Masalah kemiskinan di Touna salah satunya karena masih ada masyarakat yang tinggal di hutan. Kami sudah siapkan tempat tinggal dan mengajak mereka tetapi karena adat istiadat yang kuat, mereka belum mau menempati tempat yang kami sediakan,” ungkap Ilham saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Astacita Presiden dan Wakil Presiden bersama gubernur dan bupati se-Sulawesi Tengah di Hotel Estrella, Luwuk, Senin (17/11/2025).
Selain itu, Ilham menyoroti ketimpangan harga kebutuhan pokok, terutama di enam kecamatan wilayah kepulauan. Perbedaan harga BBM, gas, dan kebutuhan lainnya dinilai menjadi salah satu beban ekonomi warga.
Baca Juga: Bupati dan DPRD Touna Tinjau Pembangunan Jembatan Ulubongka
“Daerah kami punya 12 kecamatan di wilayah darat dan 6 di kepulauan. Ketimpangan harga itu pasti terjadi, seperti harga BBM dan gas yang berbeda jauh dibanding di darat,” jelasnya.
Meski tantangan cukup besar, Ilham tetap optimis. Ia percaya bahwa pembangunan infrastruktur mulai jalan akan menjadi kunci bagi Touna untuk keluar dari angka kemiskinan.
“Kami yakin, kalau infrastruktur jalan insyaAllah Touna akan keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Baca Juga: Wabup Hj. Surya Pimpin Rapat Persiapan Kunjungan Gubernur Sulteng ke Touna
Ilham juga mengungkap persoalan lain yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, yaitu penguasaan lahan hutan oleh beberapa perusahaan. Ia menilai bahwa jika hutan tersebut dapat kembali milik pemerintah daerah, maka Touna bisa lebih cepat berkembang.
“Saat ini banyak lahan hutan dikuasai perusahaan. Kalau hutan itu menjadi milik pemerintah daerah, saya yakin Touna bisa keluar dari kemiskinan. Kami akan menyurat ke gubernur dan pemerintah pusat untuk meminta pencabutan izin-izin perusahaan yang menguasai lahan tersebut,” tandasnya. (JEF).
