METRO SULTENG - Merespon kebijakan eifisiensi dari pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tetap legowo.
Hal ini merupakan buntut dari pemotongan besaran dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026. Karena bagi Anwar Hafid, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup mendengar dan berkomitmen untuk mengevaluasi kebijakan ini.
Baca Juga: Sejak Ada Berani Sehat, 700-800 Orang Berobat Setiap Hari di RSUD Undata
Dalam pernyataannya, Anwar Hafid berpandangan seberapa pun alokasi TKD yang diterima oleh Sulawesi Tengah, sepenuhnya akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan melayani kebutuhan rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami di Sulawesi Tengah tetap komitmen untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Apalagi hampir semua visi misi kami ini sejalan dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Gubernur Anwar Hafid, Selasa (7/10/2025).
Baca Juga: Gubernur Sulteng Minta Lomba Kasidah Ikut Meriahkan HUT Provinsi
Anwar Hafid mengatakan, bahwa dirinya juga bagian dari suksesnya asta cita Presiden Prabowo Subianto di Sulawesi Tengah. Bukan tanpa alasan, rancangan 9 Program Berani yang ia gagas, sejalan dengan arah pembangunan khas Presiden Prabowo.
Gubernur ke-12 Sulawesi Tengah ini menceritakan, Menteri Purbaya merespon positif semua keluhan para pimpinan daerah. Menkeu berpesan, karena kebijakan ini sudah final maka tugas sebagai pelayan rakyat adalah menjalani semua kebijkan tersebut.
Namun Menkeu tetap memastikan, terkait program yang menyentuh langsung ke masyarakat maka pemerintah pusat akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: BERANI CUP 2025 di Alindau akan Dibuka Gubernur Sulteng 20 Oktober
“Pak Menteri mendengar dan menyampaikan karena sudah menjadi kebijakan, mari kita jalani bersama. Dan kalau ada program yang benar-benar untuk masyarakat pasti akan dikomunikasikan lagi dengan pemerintah daerah,” ujar Anwar Hafid.
Anwar Hafid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap berkomitmen untuk mengawal kebijakan nasional secara tegak lurus bersama Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan. (*)
