METRO SULTENG — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, menyatakan dukungannya atas usulan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terkait penetapan Sulawesi Tengah sebagai salah satu simpul logistik nasional.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Menteri Koordinator Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungannya ke Sulawesi Tengah (Sulteng) baru-baru ini.
Baca Juga: Anggota DPD RI Andhika Amir Desak Pengusutan Dugaan Pemerasan Oknum Polres Bangkep
“Sebagai perwakilan daerah, saya sangat setuju dengan apa yang menjadi usulan Gubernur Sulteng tersebut. Itu adalah mimpi besar dari para pemimpin terdahulu yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Andhika.
Menurutnya, pemerataan pembangunan sangat bergantung pada infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur penghubung seperti ruas Kasimbar–Tambu, tidak hanya akan memotong jarak tempuh, tetapi juga dapat menurunkan biaya logistik. Kemudian memperlancar rantai produksi dari sentra industri ke pasar domestik maupun ekspor.
Andhika juga menekankan perlunya membuka jalur alternatif selain Kebun Kopi, yang selama ini menjadi satu-satunya akses vital menuju berbagai wilayah strategis seperti Makassar, Sulawesi Utara, Morowali, Banggai, dan sekitarnya.
Baca Juga: Perjuangkan DBH Migas Selat Makassar, Andhika Amir: Bupati Donggala Sudah Benar
“Mulai sekarang memang harus dipikirkan jalur alternatif. Ketergantungan pada satu akses utama seperti Kebun Kopi berisiko besar, apalagi jika terjadi bencana atau hambatan distribusi,” tambahnya.
Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, Andhika menegaskan dirinya akan memperjuangkan usulan tersebut ke pemerintah pusat secara kelembagaan, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita, yakni delapan program prioritas nasional yang salah satunya adalah pemerataan pembangunan wilayah.
“Kami di DPD RI akan menjadikan ini prioritas dalam komunikasi dengan kementerian teknis dan lembaga negara lainnya,” tutupnya. (*)
