METRO SULTENG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng, I Putu Wisudhantara, SE, MM, ERMAP, CSFA, GRCA, GRCP, kepada Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka, di Kantor BPK RI perwakilan Sulteng Kota Palu, Selasa (27/5/2025).
Baca Juga: Pengusaha dan Oknum Bank Sulteng Terlibat Bank Garansi Fiktif, Kasusnya Mulai Disidangkan di PN Palu
Penyerahan WTP tersebut menandai bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Banggai disusun sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan tidak terdapat penyimpangan material.
Opini WTP tersebut, merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah, dan untuk mencapainya dibutuhkan sistem pengendalian intern yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta proses penyusunan dan pelaporan keuangan yang akurat dan transparan.
Baca Juga: Pemkab Balut Raih WTP 8 Kali Berturut-Turut, Patwan Kuba: Kami Bangga Berada di Dalamnya
Prestasi tersebut, mencerminkan upaya konsisten dari jajaran Pemkab Banggai dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.
Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banggai.
Di tengah tantangan dinamika pengelolaan anggaran yang kompleks, Pemkab Banggai tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
Baca Juga: Pemkab Donggala Raih WTP, Bukti Kepemimpinan Vera - Taufik Berjalan Efektif
Capaian opini WTP tersebut, juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Banggai dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan terhadap LKPD tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng, dan menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan masing-masing daerah.***/FT
