METRO SULTENG-Pemerintahan baru Pemprov Sulawesi Tengah dibawah kepemimpinan Anwar Hafid-Reny Lamadjido telah mulai memerintakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan pendidikan, kesehatan gratis dan infrastruktur pedesaan.
Namun menurut Andi Azikin Suyuti, program tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh para bupati dan walikota didaerah masing-masing. Mestinya, kata mantan Kadis Sosial Pemprov Sulteng tahun 2000-2005 itu, langkah awal pemerintahan Anwar-Reny fokus pada penanganan penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih diangka +11.2 % atau sekitar +390.000 jiwa dan kemiskinan ektream kurang lebih 2,0 % sebagaimana data BPS.
Baca Juga: Insiden Kebakaran Gerbong Kereta Api di Stasiun Tugu Jogja, Humas KAI: Tak Ada Korban Jiwa
"Persoalan yang dihadapi adalah belum sinkronnya data terpadu Kes Sosial di Sulteng. Kedua belum terkoordinasinya penanganan kemiskinan dengan kab/kota," ujarnya seperti dikutip dari laman facebooknya, Rabu (12/3).
Ketiga, kata dia, perlu memetakan wilayah kantong-kantong kemiskinan khusus kemiskinan ektream.
"Kemiskinan ektrem di Sulteng secara operasional perlu dirumuskan, keempat jangan lagi terulang bantuan 1 juta sudah dianggap bisa lepas dari kemiskinan? Diperlukan bantuan sosial yang dapat memberi adanya aset kepemilikan bagi keluarga miskin, seperti misalnya 1/2 ha setiap kk dapat disertifatkan bagi mereka terutama tanah tanah negara yg ada di sekitar dominasi nya," katanya.
Baca Juga: Oknum Polisi Diduga Lakukan Pembunuhan Bayi 2 Bulan Hasil Hubungan Gelap, Berikut Fakta Terbaru
Bantuan-bantuan lain bisa seperti tanaman produksi seperti bahan bahan kebutuhan menunjang program MBG. Bantuan- bantuan lainnya sesuai sumber daya alam yang ada disekitarnya, seperti ternak, perikanan.
Kelima, diperukan tenaga pendamping sosial di setiap kecamatan dari tenaga sarjana yabg berasal dari daerah atau kecamatan tersebut.
Ia berharap RPJMD dapat mengakomodasi wilayah pertumbuhan ekonomi baru untuk membuka lapangan kerja, baik disektor perikanan, pertanian dan peternakan.***
