METRO SULTENG - Penjabat Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Abdul Haris Karim, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) akhir tahun terkait penyelenggaraan Reforma Agraria (RA) 2024 di Hotel Santika Palu, Senin sore 18 November 2024.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah, Muh. Tansri, beserta jajaran, serta kepala kantor BPN kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Selain itu, rakor juga melibatkan kepala instansi daerah dan vertikal yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Soroti Rendahnya Kehadiran ASN dan PHL
Abdul Haris Karim mengapresiasi rakor tersebut sebagai kesempatan penting untuk mengevaluasi berbagai isu dan kendala yang muncul selama pelaksanaan RA sepanjang 2024.
Ia menegaskan, RA atau reforma agraria merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan sosial melalui program legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, pembentukan kelembagaan RA, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Langkah-langkah ini, lanjutnya, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, yang mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Baca Juga: Pjs Gubernur Sulteng Pimpin Rapim TEPRA, Bahas Realisasi APBD 2024
Untuk mendukung pelaksanaan Perpres tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 500.17.1/70.1/ATR/BPN-G.ST/2024 pada 21 Februari 2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Tengah.
Gugus tugas ini menjadi wadah sinergi antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria.
"Semoga rakor ini dapat memperkuat sinergi dan koordinasi sekaligus menjadi forum evaluasi atas capaian, tantangan, serta peluang yang ada dalam pelaksanaan reforma agraria," ujar Abdul Haris mewakili Pj Gubernur Sulawesi Tengah.
Baca Juga: ASN Telat Naik Pangkat, Pjs Gubernur Sebut karena Jarang Update
Sementara itu, Kakanwil BPN Sulawesi Tengah, Muh. Tansri menyebutkan dari target 13 ribu bidang tanah yang ditetapkan, sebanyak 10 ribu telah berhasil direalisasikan. Namun, masih ada 3 ribu bidang yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun.
"Pemikiran dan kontribusi kita bersama sangat dibutuhkan untuk menyukseskan reforma agraria," harap Tansri. (*)
