METRO SULTENG - Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Project Operation Manual (POM) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
FGD digelar di aula Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Jalan S Parman, Kota Palu, pada Kamis (31/10/2024).
Baca Juga: Pjs Gubernur Sulteng Serahkan Penghargaan di Momen Hari Sumpah Pemuda
Rudi Dewanto menjelaskan, FGD yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, bertujuan mendukung pelaksanaan Program REDD+ (Reducing Emission From Deforestation & Forest Degradation) dan RBP GCF (Result Based Payment Green Climate Fund).
Baca Juga: Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dibuka Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulteng
Rudi juga menegaskan, kegiatan itu berperan strategis sebagai komitmen nyata Sulawesi Tengah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, melalui tata kelola hutan yang lestari, rehabilitasi lahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memperlihatkan komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
Tahun ini, komitmen tersebut diperkuat dengan Program FOLU (Forest and Other Land Uses) Net Sink 2030, yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.
Baca Juga: Harapan dan Apresiasi Pemprov Sulteng kepada TNI di HUT ke-79
"Sektor kehutanan diproyeksikan akan menyumbang 60% dari total emisi yang berhasil dikurangi, menegaskan peran penting Sulawesi Tengah dalam mendukung target nasional, terutama mengingat ekonomi provinsi ini berbasis pada sektor kehutanan dan pertanian," kata Rudi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Lembaga Perantara Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dari Jakarta.
Juga hadir Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, serta unsur-unsur perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah seperti Dinas Kehutanan beserta UPT KPH, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, LSM terkait, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (*)
