METRO SULTENG - Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Ma’mun Amir menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah oleh oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme. Setiap stakeholder memiliki kewajiban untuk menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Hal itu diungkap Wagub di ruang kerjanya saat memimpin rapat penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan PT ANA (Agro Nusa Abadi), Kamis sore (13/6/2024) di Palu.
Baca Juga: PT ANA Komitmen Taat Hukum Sedari Awal Hadir di Morowali Utara
Hadir pada kesempatan itu, Bupati Morowali Utara dr. Delis Julkarson Hehi, beserta jajarannya.
Rapat dipimpin Wagub Sulteng, Ma'mun Amir, membahas penyelesaian sengketa lahan PT ANA. Rapat hari itu (13/6/2024) juga dihadiri sejumlah pihak terkait, salah satunya Bupati Morowali Utara Delis J Hehi. (Foto: Biro Adpim).
Juga hadir Dirkrimsus Polda Sulteng Kombes Pol Bagus Setiawan, Kasi Ops Kasrem 132/Tdl Letkol Inf Boby Marsusitaning, Pejabat Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, TA Gubernur Ridha Saleh, pimpinan PT ANA serta Serikat Pekerja PT ANA. Baca Juga: Marak Dugaan Pencurian Buah Sawit Diareal Perkebunan PT ANA Dikhawatirkan Picu Konflik, Polda Sulteng Diminta Tegas
Hasil rapat memutuskan beberapa hal diantaranya:
1). Serikat Pekerja PT ANA diminta tetap melanjutkan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
2). TNI/Polri diminta untuk menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
Wagub Sulteng dan Bupati Morowali Utara foto bersama dengan Serikat Pekerja PT ANA usai rapat.
3). Tim reverifikasi dan revalidasi yang telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, diminta untuk kerja serius dan meningkatkan koordinasi secara berjenjang dalam mengolah dan mengumpulkan data konkrit. Kemudian hasilnya akan dibahas secara kolektif untuk menarik suatu kesimpulan demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. ***
