METRO SULTENG-Dana pinjaman PEN (pemulihan ekonomi nasional) berjangka dan berbunga Pemda Poso ke perusahaan pembiayaan PT. SMI sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Poso ternyata sudah mulai diangsur walaupun fisik pembangunan bangunan saranan kesehatan tersebut baru mau dilaksanakan.
Namun aneh bin ajaib Pemda Poso sudah mulai mengangsur cicilan pelunasannya ke pemilik modal. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Heningsih Tampai sebelumnya kepada media mengakui jika Pemda Poso sudah menyiapkan anggaran untuk cicilan pertama.
"Kalau cicilan pertama kami sudah siapkan," ujarnya. Namun mantan kepala badan keuangan tersebut membantah jika pihak Pemda telah menerima modal pinjaman dari PT. SMI.
"Kalau modal yang akan diberikan secara bertahap oleh PT. SMI sesuai progres fisik bangunan kepada rekanan belum kami terima. Dan itu akan dibayarkan pemberi modal ke rekanan sesuai fisik bangunan," jelasnya.
Salah satu pejabat Pemda Poso kepada media ini Rabu, 17 April 2024 mengakui jika Pemda telah mulai menyetor angsuran pinjaman beserta bunganya ke pihak PT. SMI. Hanya dirinya tidak merenci berapa jumlah setoran tersebut.
"Angsuran bunga dan modal sudah diserahkan sebagai cicilan pertama ke pemilik modal, tapi saya kurang tahun berapa miliar jumlahnya," urai pejabat tersebut sambil berharap namanya disebutkan.
Terkait dengan hal tersebut pegiat anti korupsi Sulawesi Tengah, Koalisi Rakyat Anti Korupsi (Krak) Sulteng mengatakan jika seperti itu alangkah baiknya Pemda tidak meminjam dan Rp 80 Miliar untuk pembangunan RSUD tersebut. Sebab dana tidak diberikan sekaligus. Malahan modal belum diterima sudah mengembalikan modal dan bunga.
"Ini pinjaman tidak wajar, sebab modal belum diberikan tapi sudah harus mengembalikan bunga dan modal yang merupakan angsuran pertama. Sementara warga Poso belum merasakan hasil dari pinjaman tersebut. Kan yang akan mengembalikan angsuran tersebut adalah warga yang berasal dari berbagai retribusi, pajak dan pendapatan daerah lainnya. Padahal jika untuk bangun RSUD Pemba boleh alokasikan APBD Rp 30 Miliar per tahun tanpa harus bayar bunga dan lainnya, " ujar koordimator Krak Sulteng Abd Salam via telepon.
Dari informasi yang dihimpun kreditur PT. SMI yang langsung membayarkan progres pekerjaan fisik proyek pembangunan RSUD tanpa uang muka. Sehingga sangat menyulitkan rekanan.
Salah seorang pejabat senior di Pemkab Poso sangat menyayangkan perusahaan yang memenangkan tender proyek pembangunan gedung baru RSUD Poso. Sebab menurutnya perusahaan tersebut tidak bonafide. Kenyataannya sudah masuk dua bulan penandatanganan kontrak pekerjaan masih berjalan di tempat.
"Tidak bonafide perusahaan pemenang tendernya, hanya tunggu uang muka, padahal kerja saja nanti dibayarkan sesuai progres, " harap sumber.**(ded/ban/ms)
