METRO Sulteng – Sekjen Kemendagri RI, Suhajar Diantoro meminta jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah (Pemda) mengutamakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk produk dalam negeri.
Hal itu disampaikannya saat mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian membuka acara Apkasi Procurement Network 2023 di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023) kemarin.
Kata Suhajar, upaya itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan 40 persen anggaran pengadaan barang/jasa APBD untuk produk dalam negeri.
Dia juga mengimbau, daerah dapat meningkatkan persentase pengadaan barang/jasa tersebut untuk memacu perekonomian rakyat.
“Minimal 40 persen uang APBD dan APBN dialokasikan untuk menghidupkan ekonomi dalam negeri yang menghasilkan produk dalam negeri. Kalau swasta bergerak dan mendapatkan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan sektor swasta pasti akan melipatgandakan investasi,” ujarnya.
Lanjutnya, bila suatu daerah mau maju, maka perlu memaksimalkan kemudahan dalam berinvestasi. Pasalnya, hal itu bakal mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pengusaha besar hingga pedagang kecil. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Suhajar juga mengapresiasi jajaran Apkasi yang telah konsisten meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta. Menurutnya, kolaborasi itu penting untuk memajukan bangsa dan negara.
Dia mengatakan, pergerakan perekonomian di lingkup masyarakat merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian. Alasannya, langkah itu akan turut serta membantu menekan laju urbanisasi. Karena selama ini pertumbuhan perekonomian seringkali hanya terpusat di perkotaan.
“Ini saya sampaikan jangan sampai rakyat di daerah menjadi sedikit karena semua pindah ke kota. Karena berdasarkan penelitian setiap 3 orang di desa ditanya, 2 orang ingin tinggal di kota. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi daerah untuk membangun perekonomian desa di daerahnya agar tidak kalah hebatnya dengan perkembangan kota,” imbuhnya.
Dia juga meminta daerah untuk memanfaatkan teknologi digital. Pelayanan tersebut dinilai penting untuk memudahkan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan bangsa.
“Kalau kita tidak mengantisipasi dunia yang nyata hari ini dengan revolusi digital berbasis internet, maka sepertiga rakyat kita tidak punya akses ke dunia modern hari ini. Artinya membangun infrastruktur jaringan adalah sebuah kewajiban hari ini. Dan harus bahu membahu antara pemerintah Pusat dan Pemda, tidak ada yang boleh melepaskan tangan untuk itu,” tandas Suhajar. ***
