Bagi PT Vale, pemulihan lingkungan harus berjalan seiring dengan pemulihan sosial dan kepercayaan masyarakat. Perusahaan telah mendirikan Posko Grievance dan Konsultasi Publik di Towuti untuk menampung pertanyaan dan aspirasi warga secara langsung. Selain itu, mekanisme kompensasi dan biaya penanganan dampak disusun bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Forkopimda, dan pemerintah desa, berdasarkan verifikasi lapangan yang terukur dan dapat diaudit.
Disamping itu, PT Vale juga meluncurkan program pemulihan ekonomi komunitas, melibatkan warga terdampak dalam proyek padat karya serta pelatihan pertanian berkelanjutan, agar Towuti tidak hanya pulih secara ekologi tetapi juga secara ekonomi. “Seluruh upaya dan komitmen kami berfokus agar pemulihan ini tidak hanya menyembuhkan alam, tetapi juga memulihkan kehidupan masyarakat Towuti,” tambah Endra.
Sebagai wujud tata kelola yang bertanggung jawab, PT Vale telah:
• Menyerahkan seluruh laporan pemantauan lingkungan kepada KLHK dan Kementerian ESDM;
• Melakukan koordinasi mingguan dengan Pemkab Luwu Timur dan Forkopimda;
• Melibatkan laboratorium independen terakreditasi untuk seluruh pengujian air, sedimen, dan tanah;
• Membuka akses audit dan kunjungan lapangan bagi lembaga masyarakat sipil dan media;
• Menerapkan sistem pelaporan transparan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga: Dari Hati ke Hati, Menteri Nusron Bahas Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah di Kaltim
Langkah ini memperkuat komitmen perusahaan terhadap akuntabilitas publik dan pemulihan berkelanjutan.
Pemulihan Towuti adalah proses jangka panjang yang menuntut sinergi antara ilmu, empati, dan kolaborasi.
PT Vale berkomitmen untuk melanjutkan pengujian, rehabilitasi, dan komunikasi terbuka dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal.
“Kami percaya pemulihan Towuti harus menjadi gerakan bersama. Dengan keterbukaan data dan semangat kolaborasi, kita bisa menjadikan Towuti contoh pemulihan yang kuat, bukan polemik yang melemahkan,”
tutup Endra.***