METRO SULTENG -Ciri khas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang selalu memberi jempol setiap bertemu awak media atau warga kini jadi trend, warganet juga kini ikut-ikutan memberi jempol kepada Purbaya yang berani menolak proyek-proyek yang tidak pro rakyat dan menghambur-hanburkan uang negara.
Setelah ogah membayar hutang kereta cepat warisan Jokowi, Purbaya kini juga menolak proyek family office di Bali yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga digagas era Jokowi.
Penolakan Purbaya inipun mendapat respon positif warganet di media sosial. Mereka memberi jempol kepada Purbaya yang berani menolak proyek yang tidak pro rakyat menggunakan APBN.
Baca Juga: Trump Puji-puji Prabowo di KTT Mesir : Babak Baru Diplomasi Perdamaian Gaza
Kata lulusan ITB itu, proyek boleh jalan asalkan pembangunannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, Menkeu Purbaya mengaku tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek tersebut.
"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, saat diwawancarai wartawan, Senin (13/10).
Purbaya menegaskan, dirinya akan fokus menggunakan APBN untuk mendanai program-program yang langsung memberikan dampak ke perekonomian.
Oleh karenanya, jika instansi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan itu ingin membangun family office, maka harus mencari sumber pendanaan selain APBN.
Baca Juga: Kebakaran di Pabrik Nikel Morowali Kembali Terjadi, Keselamatan Kerja di Kawasan IMIP Jadi Sorotan
"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor," ucapnya.
Selain itu, Purbaya juga enggan terlibat maupun memberikan masukan dalam perencanaan pembentukan family office di Bali.
Proyek family office gagas Luhut Binsar Panjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada masa Presiden ke-7 RI Jokowi.
Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada pertengahan Mei 2024.
Remcana ini kembali dilontarkan Luhut yang menyebut pemerintah tengah mempercepat pembentukan family office agar dapat rampung pada akhir tahun 2025.***