Sebagai contoh, harga benur harus dibayar sampai tiga kali lipat, mencapai seratus lima puluh rupiah per ekor karena harus naik pesawat. Belum lagi kesegarannya menurun, karena diangkut hingga belasan jam bahkan ada yang puluhan jam. Ongkos angkut pakan pun juga menjadi beban karena dibayar 1.000 hingga 1.250 per kg.
Baca Juga: Dorong Investasi Tambak Udang di Sulteng, Gubernur akan Bentuk Satgas
Demikian pula halnya saat panen, udang harus dikirim ke Makassar atau Surabaya untuk diproses dan selanjutnya di ekspor ke Amerika Serikat Jepang, Uni Eropa dan negara lainnya.
Ketika udang akan dikirim ke Makassar, maka petambak harus mengeluarkan ongkos angkut sebesar 5 ribu rupiah setiap kg, dan tujuan Surabaya sebesar 9 ribu rupiah. Kondisi ini tentu tidak menarik untuk jangka panjang.
Penyakit udang juga mulai dikeluhkan. Karena benur yang beredar sudah tidak terkontrol, diperparah tidak tersedianya laboratorium kesehatan udang dan harus diperiksa ke Jawa atau Makassar. Karena itu diperlukan pembangunan laboratorium.
Menyikapi potensi Kabupaten Parimo yang bukan hanya udang, tetapi juga memiliki sejumlah komoditi ekspor lainnya seperti durian, coklat, cengkeh dan lainnya yang akan memperkuat terwujudnya rencana pengembangan industrislisasi komoditi.
Diakhir dialog terungkap perlu dibuat dokumen peta jalan (roadmap) industrialisasi komoditi Kabupaten Parimo, secara khusus industrialisasi udang kawasan Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong. (*)