Bahkan kebijakan ini mendapat tantangan sejumlah kelompok karena kepentingan tertentu. Padahal salah satu visi ibukota baru itu adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusive antarkawasan dalam rangka mewujudkan Indonesia emas 2045.
Menurut BPS (2023), kontribusi terhadap PDB didominasi pulau Jawa sebesar 57,05%, disusul Sumatera 22,02%. Boleh dikata Indonesia bagian Barat masih berperan hampir 80%, yang berlangsung sudah beberapa dekade.
Sementara itu Kalimantan yang kaya dengan hasil hutan dan batubara berkontribusi 8,49%, Sulawesi dan Maluku-Papua berkontribusi masing-masing sebesar 7,10% dan 2,58%. Dan terakhir Bali - Nusatenggara berkontribusi sebesar 2,77%.
Kebijakan perpindahan ini tidak serta merta bisa meningkatkan laju kontribusi daerah terhadap PDB. Kreatifitas daerah dan kerjasama antardaerah, serta antarkawasan harus dibangun, karena faktor ini menjadi salah satu kritikal poin.
Sejumlah pihak berpendapat bahwa sangat strategis apabila dibuat roadmap atau peta jalan
Induk "Peran Indonesia Timur terhadap peningkaran PDB" dengan berpindahnya ibukota, berdasarkan RPJP 2025-2045 menuju Indonesia Emas.
Selanjutnya masing-masing provinsi menyusun roadmap berdasarkan keunggulannya, menerjemahkan RPJP 2025- 2045 dan roadmap induk yang telah dibuat. Pemerintah pusat tentunya sangat berperan bagi tujuan tersebut.
IknBaca Juga: Gubernur Sulteng Tegak Lurus Dukung Presiden Jokowi soal IKN
Harapan dari roadmap ini agar terpetakan secara baik peran masing-masing daerah agar implememtasi pembangunan berlangsung terarah dan tidak memimbulkan persaingan tidak sehat dan saling mematikan.
Terakhir, patut kiranya Sulawesi Tengah yang diberi keunggulan komparatif karena sumberdaya alam yang melimpah (tambang, pangan dan pariwisata) serta posisi strategis terhadap IKN, mampu memanfaatkan momen ini untuk kemajuan maupun kesejahteraan rakyatnya.
Langkah konkrit pemerintah daerah ditunggu. Perecanaan pendekatan hexahelilks jadi selling point agar bisa memicu masuknya investasi ke daerah ini yang memang dibutuhkan, mengingat kemampuan dari pemeritah yang terbatas.
Investasi yang dibutuhkan antara lain pembangunan pelabuhan laut, pangan dan hilirisasinya, pendidikan vokasi, pariwisata serta infrastruktur pendukung lainnya.
Kehadiran jalan TOL atau jalan bebas hambatan Tambu dan Kasimbar penghubung ALKI II dan ALKI III (selat Makassar - Teluk Tomini) tentunya menjadi satu kebutuhan mendesak. SEMOGA. ***