METRO SULTENG-Pelaku usaha di Kabupaten Banggai Laut Sulteng mengaku mengantongi keuntungan yang signifikan selepas pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024 kemarin.
Udhin Karokaro, yang merupakan pedagang pisang goreng kepada media mengaku mendapat keuntungan tiga kali lipat dari biasanya.
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Udhin mengatakan hanya mampu meraih keuntungan sekitar 700 sampai 800 ribu per harinya.
"Ini sejarah diawal tahun perputaran ekonomi stabil di Banggai Laut," katanya, Senin (19/02/24).
Sementara dari pendapatan perbulan pada tahun-tahun sebelumnya, Udhin mengaku mampu memperoleh omset 25 sampai 30 juta perbulan.
"Ini baru 5 hari sejak pemilu omset yang diperoleh sudah mencapai 13 juta lebih, setengah dari omset perbulan pada bulan dan tahun sebelumnya," papar udhin
Lanjut lagi, udhin menambahkan berkat penghasilannya yang meningkat, ia bisa menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk biaya berobat pasien yang hendak dirujuk ke RSUD luwuk.
Sementara itu, putaran keuangan yang tinggi saat ini diduga kuat berasal dari serangan fajar sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara pada 14 Februari kemarin.
Di Banggai Laut saat ini sedang ramai beredar dan menjadi berbincangan hangat baik di media sosial maupun masyarakat kota hingga pelosok desa tentang Serangan Fajar atau money politik.
Baca Juga: Tindak Pidana Pemilu 2024, Polda Sulteng Tetapkan Kades dan Caleg Tersangka
Meski begitu, menanggapi hal tersebut menurut udhin walaupun membawa keuntungan terhadap pedagang kecil, namun demokrasi di Banggai Laut menjadi rusak.
Menurutnya, dengan adanya politik uang, menjadikan peluang seseorang yang memiliki niat baik untuk membangun Banggai Laut menjadi sempit.
"Dengan adanya politik uang, orang baik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk
mengabdikan diri kepada daerahnya semakin sempit pintunya" pungkas udhin.
Praktik serangan fajar disetiap pemilu khususnya pada pemilihan Legislatif nampaknya sudah menjadi hal biasa , meski begitu hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi yang dinilai menodai proses demokrasi.