METRO Sulteng – Aksi boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel di Indonesia, tentu saja akan berdampak pada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap para pekerja Indonesia yang jumlahnya mencapai puluhan ribu pekerja.
Dikutip dari pikiran rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sejumlah merek yang diduga terafiliasi dengan Israel mempekerjakan lebih dari 500 ribu pekerja asal Indonesia. Sebanyak 5 persen atau sekira 25.000 pekerja Indonesia terancam terdampak aksi boikot.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan ada beberapa langkah antisipatif yang diambil pemerintah untuk menghadapi gelombang PHK massal. Salah satunya melakukan komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel. Tujuannya untuk meminimalisir dampak aksi boikot terhadap nasib tenaga kerja.
Ida Fauziah juga memahami tujuan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel merupakan bentuk kepedulian terhadap warga Palestina.
Namun Ida menegaskan, perlunya menjaga keseimbangan agar aksi boikot tidak merugikan nasib pekerja di perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Israel.
Anggota Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah, juga sebelumnya telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi dampak boikot produk Israel terhadap nasib tenaga kerja didalam negeri.
Berkaitan hal itu, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan menyatakan bahwa fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dengan melakukan aksi boikot bukan hanya merupakan pandangan keagamaannya saja, tetapi juga merupakan momentum kebangkitan produk lokal. Dimana aksi boikot ini bisa menjadi pemicu kebangkitan produk dalam negeri.
"Fatwa ini salah satu hikmahnya produk lokal, nasional. Kita cinta produk Indonesia harus bangkit untuk bisa kita gunakan untuk kepentingan umat dan bangsa kita. Itu penting," jelasnya.
Apa yang disampaikan Amirsyah merupakan klarifikasi terhadap pertanyaan masyarakat mengenai potensi kerugian transaksi penjualan produk terafiliasi Israel di Indonesia akibat pengaruh fatwa tersebut.
"Bangkit dalam rangka kedaulatan ekonomi umat dan bangsa kita. Banyak produk lokal yang sangat bagus untuk kita pergunakan," ujarnya.
Menurut Amirsyah, tugas MUI bukanlah untuk menjelaskan nasib produk terafiliasi Israel yang saat ini mengalami penurunan transaksi di Indonesia.
Ia pun mengajak masyarakat dan pelaku ekonomi untuk mendukung produk-produk lokal yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dalam negeri. ***