Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo (Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng)
Gubernur Rusdy Mastura, terus bergerak cepat mendorong daerah ini agar lebih maju dan sejahtera memanfatkan posisi strategis Sulteng, terhadap keberadaan IKN (Ibukota Nusantara) di Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kaltim.
Kamis, tanggal 28 September 2023,Gubernur Rusdy dan rombongan berkesempatan mengunjungi KPN, Kawasan Pangan Nusantara, di wilayah Talaga, terdiri dari Desa Talaga, Sabang dan Kambayang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
Kehadiran Gubernur Rusdy untuk melihat dari dekat kesiapan KPN Talaga terkait peresmian KPN oleh wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang direncanakan tanggal 3 Oktober tahun 2023. Peresmian ini oleh sejumlah pihak dinilai langkah maju sebagai landasan menjadi proyek strategis nasional (PSN) di Sulteng.
Baca Juga: Anggota DPR-RI Apresiasi Gagasan Gubernur Sulteng soal KPN
Total areal yang disiapkan untuk kebutuhan KPN seluas 1.223 ha, dan efektif dipergunakan seluas 880 ha. Meskipun tidak terlalu luas sebagai prasyarat KPN, sejumlah praktisi mengatakan bahwa KPN itu bisa difungsikan sebagai pusat akumulasi dan distribusi barang atau komoditi.
Undang Undang nomor 3 /2022 tentang Ibu Kota Negara, telah disahkan per tanggal 15 Februari 2022. Ini memberi jaminan hukum bahwa IKN akan resmi berpindah dari kota Jakarta ke Panajam Paser Utara, direncanakan pasa akhir tahun 2024. Bahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 79, akan dilaksanakan di IKN.
Baca Juga: PT GNI Sampaikan Belasungkawa atas Kecelakaan Kerja yang Menimpa Kontraktornya
Tidak salah, bila kemudian pada tahun 2022, Pemerintah Sulawesi Tengah segera menetapkan tiga desa di Kec. Dampelas, sebagai KPN dengan mengubah status hutan produksi untuk peruntukan lain. Ini tentunya patut di apresiasi dan dimaksimalkan peruntukannya
Kawasan milik Negara yang relatif terbatas (1.223 ha), selayaknya sebagian besar dicadangkan bagi areal hilirisasi komoditi pangan yang bahan bakunya bisa berasal dari wilayah bagian utara maupun selatan dari KPN Talaga (Tolitoli, Buol, dan Donggala).
Baca Juga: KPN Talaga Sulawesi Tengah, Kemungkinan Terkendala pada Standarisasi dan Efisiensi
Bahkan poros Kasimbar - Tambu direncanakan akan ditingkatkan statusnya apakah higway atau Tol yang tujuannya mempermudah akses barang dan orang termasuk komoditi dari kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) ke IKN di Kalimantan Timur melalui tekuk Tomini.
Pengalaman Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Palu yang sulit untuk dikembangkan dikarenakan oleh persoalan ketersedian lahan patut menjadi pembelajaran. Tentunya semua berharap sebahagian besar areal KPN nantinya menjadi hak pengelolaan Pemda.
Gagasan agar sebagian areal KPN Talaga dipersiapkan menjadi pusat akumalasi dan distribusi barang, patut dipertimbangkan maupun didiskusikan agar KPN Talaga bisa mempunyai value terhadap IKN dan poros Kasimbar - Tambu. ***