METRO SULTENG- Masyarakat Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulteng sesalkan kesepakatan sewa lahan jety (tershus) dan pihak Perusahaan Pertambangan Batu Gampin PT Resky utama jaya (RUJ) senilai 1 milyar pertahun dibatalkan.
Pasalnya, sesuai kesepakatan dengan pihak perusahaan tertera dalam berita acara bulan Agustus 2021, pembayaran lahan sewa jetty dibayar dua kali dalam setahun dengan nilai Rp 1 milyar. Namun, hal itu dibatalkan dan menurunkan pembayaran senilai Rp 400 juta saja.
Menurut masyarakat setempat pembatalan pembayaran tersebut dengan alasan tidak memiliki legalitas Peraturan Kepala Desa (PERKADES), Peraturan Desa (PERDES), dan dinilai belum masuk menjadi aset kekayaan desa.
Baca Juga: Sembilan Remaja Diamankan Polisi di Salah Satu Salon Kecantikan Batui Banggai
Baca Juga: Jamin Hak Pilih dan Netralitas ASN, Bawaslu Tojo Una-Una Gelar Sosialisasi
"Kalau memang tidak memiliki legalitas kenapa dari dulu kami sebagai masyarakat yang tidak mengerti apa-apa tidak dikasi tau, kenapa pihak pejabat pemerintah daerah, DPRD, dan yang tanda tangan diatas berita acara tersebut tidak edukasi kami. Sekarang nanti jatuh tempoh pembayaran baru dikatakan tidak memiliki legalitas kenapa seperti ini," ujarnya, Minggu, (4/8/2022).
Padahal, menurut warga berita acara kesepakatan itu telah berjalan selama setahun dan baru dipermasalahkan saat jatuh tempo pembayaran.
"Ini bukan masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan m, tapi pak ketua DPRD Morowali yang berhadapan dengan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, masyarakat setempat menilai Ketua DPRD Morowali Kuswandi tidak menduduki posisi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan berpihak sebagai bagian dari perusahaan.
Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Desa Huhak Bunta di Banggai
Baca Juga: Prank Ugly Cake Viral, Emosi Emak Meledak Dikirimi Kue Cinderella Muka Kuda
"Ketua DPRD tidak menduduki posisinya lagi, seolah-olah bagian dari perusahaan," jelas Warga.
Berdasarkan penjelasan warga, telah melakukan pertemuan dan pembahasan terkait sewa lahan jety PT RUJ pada Jumat, (2/8/22) dengan Ketua DPRD Morowali Kuswandi, bersama Kapolres Morowali AKBP Suprianto, Kapolsek Bungku Tengah/Bungku Timur, Koramil Bungku Tengah/Bungku Timur, Camat Bungku Timur Sukman Gamal, Kepala Desa Nambo dan sejumlah masyarakat.
"Pertemuan kami dipasar itu yang kami tuntut sesuai dengan perjanjian yang tertulis diberita acara, akan tetapi datang pak kuswandi katanya tidak kuat. Karena belom ada perdesnya atau legalitasnya, dan akhirnya kesepakatan diawal itu tidak bisa diikuti dan jatuhnya di 400 juta," pungkasnya.***
Editor: Sofyan
