METRO SULTENG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Alkhairaat, Jamaluddin Mariadjang, memberikan tanggapan terkait tulisan opini yang ditulis Abdissalam Mazhar Badoh beberapa hari lalu. Tulisan tersebut berjudul: PB Alkhairaat Harus Melakukan Musyawarah Luar Biasa Terbatas.
Menurut Jamaluddin, tidak ada dualisme pengambilan keputusan di PB Alkhairaat saat ini. Apalagi itu terjadi antara Ketua PB dan Sekjen PB.
"Ada (tulisan) opini yang memandang di tubuh PB Alkhairaat sedang ada dualisme Ketum dan Sekjen. Suatu pandangan yang harusnya bersifat menyeluruh, subtansial, sehingga tidak ada spekulasi yang menyesatkan," kata Jamaluddin ditemui di Kantor PB Alkhairaat di Jalan Sis Aljufri, Kota Palu, Senin (28/7/2025).
Baca Juga: PB Alkhairaat Harus Musyawarah Luar Biasa Terbatas
Perlu dipahami, lanjutnya, bahwa fungsionaris organisasi dalam Perhimpunan Alkhairaat, apakah itu Pengurus Besar Alkhairaat, Badan Otonom dan lembaga seluruhnya, diikat oleh prinsip etika. Mereka patuh dan taat (sami'na watho'na) terhadap keputusan Ketua Utama Alkhairaat.
Jika misalnya ada perbedaan sikap atau pendapat di kalangan abna Alkhairaat, termasuk fungsionaris PB Alkhairaat, maka Ketua Utama mengambil sikap tertentu. Kemudian, keputusan atau sikap Ketua Utama tersebut, diikuti oleh seluruh fungsionaris organisasi Alkhairaat.
"Prinsip etika dan kultur kepemimpinan di Alkhairaat, mengatur pola linear dalam pengambilan keputusan. Sikap Ketua Utama pasti ditindaklanjuti oleh Ketua Umum PB Alkhairaat. Dalam pola interaksi ini, akan membuang jauh potensi konflik internal," jelas Jamaluddin.
Baca Juga: Hari Ini Fuad Plered Jalani Sanksi Adat di Palu, SEMMI Sulteng Desak Proses Hukum Lanjutan
Bahkan, ungkap Jamaluddin, mekanisme organisasi (Alkhairaat) memberi kewenangan luar biasa bagi Ketua Utama untuk bertindak, bila ada organisasi atau individu dianggap mengalami inkonsistensi dengan prinsip dan etika. Norma ini memang diatur dalam konstitusi internal Perhimpunan Alkhairaat.
"Jadi, boleh saja seseorang melihat dari luar ada semacam perbedaan pandangan diantara fungsionaris organisasi dalam Perhimpunan Alkhairaat. Hal ini biasa dalam organisasi manapun," ujarnya.
"Akan tetapi, sesuatu yang hanya diketahui dan dipahami oleh abna adalah konsistensi prinsip etika dan kultur "sami'na watho'na" adalah bangunan chamestry peran dalam organisasi," sambung Sekjen PB Alkhairaat.
Baca Juga: Ketum Gema Bangsa Temui Ketua Utama Alkhairaat, Minta Restu Kembangkan Partai di Sulteng
Dan terkait tulisan opini berjudul: PB Alkhairaat Harus Melakukan Musyawarah Luar Biasa Terbatas, Jamaluddin memandang lebih pada "culture misfit", yaitu suatu sikap yang tak mampu beradaptasi dengan norma yang dipatuhi.
"Jadi, masalahnya bukan fakta dinamika organisasi internal Perhimpunan Alkhairaat, tapi sesungguhnya masalah dalam pikiran seseorang yang mengalami "culture misfit" yang sedang mendramitisir kegalauannya sendiri," demikian Jamaluddin Mariadjang. (*)