METRO SULTENG - Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah memberikan dukungan penuh terhadap aksi yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Lingkar Tambang Poboya pada Selasa (20/5/2025), sebagai bagian dari aspirasi masyarakat lingkar tambang.
Aksi tersebut menurut DPN sebagai bentuk perjuangan hak atas ruang kelola tambang emas melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah operasional PT Citra Palu Minerals (CPM) di Kelurahan Poboya, Kota Palu.
Aksi ini menjadi cerminan kuatnya semangat masyarakat, terutama para penambang tradisional, untuk terus memperjuangkan ruang hidup dan penghidupan mereka secara legal, adil, dan bermartabat.
Baca Juga: Bos PT CPM Datang ke Palu, Warga Lingkar Tambang Poboya Blokir Jalan
Menurut Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, suara masyarakat patut didengar dan ditindaklanjuti dengan serius. Apalagi saat ini semakin sempitnya akses ekonomi masyarakat akibat berbagai program efisiensi yang memicu tingginya angka pengangguran dan bertambahnya kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah sekitar tambang.
Dalam kondisi seperti ini, lanjutnya, keberadaan tambang rakyat dan pemberian IPR, menjadi salah satu jalan keluar untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
"Supaya penambang dan masyarakat tidak terjebak dalam praktik ilegal atau konflik horizontal, akses dan ruang kepada mereka harus diberikan," katanya.
Aksi yang dilakukan masyarakat pada Selasa (20/5/2025), sempat diwarnai dengan pemblokiran jalan dan pembakaran ban sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Meski demikian, DPN juga memberikan apresiasi kepada pihak perusahaan, PT CPM, yang menunjukkan keterbukaan dan iktikad baik dengan memenuhi seluruh tuntutan masyarakat.
"Respons yang konstruktif ini berperan besar dalam menjaga situasi tetap kondusif dan dialogis, tanpa kekerasan maupun benturan di lapangan," kata Andri Gultom yang turut hadir dalan aksi tersebut bersama tokoh masyarakat lainnya.
Ia mengatakan, kehadiran dalam aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mendampingi anggota-anggotanya yang turut tergabung dalam aksi.
Baca Juga: Aktivis Lingkungan Tantang CPM Buka Data Pemantauan Kualitas Udara di Poboya
Kemudian DPN juga mengawal nilai-nilai kebersamaan antara masyarakat, pelaku pertambangan tradisional, dan perusahaan.
“Kami percaya bahwa ruang dialog dan musyawarah, adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Tidak ada kepentingan yang lebih besar daripada memastikan masyarakat dapat hidup layak dari tanahnya sendiri,” ujar Andri Gultom di sela-sela aksi.
Ke depan, DPN berharap agar pemerintah tidak sekadar menjadi penonton, tetapi turut hadir aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan tambang tradisional yang baik, legal, dan berwawasan lingkungan.