METRO SULTENG - Rencana eksploitasi tambang bawah tanah yang hendak dipaksakan oleh PT Citra Palu Minerals dan investornya PT Macmahon di tambang emas Poboya, mendapat protes keras dari Ketua Umum Front Pemuda Kaili (FPK) Provinsi Sulewesi Tengah, Erwin Lamporo.
FPK mengecam keras rencana itu. Bahkan kata Erwin, orientasinya hanya mengejar keuntungan besar semata tanpa mempertimbangkan lagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga Kota Palu dan sekitarnya.
"FPK menolak. Kami tidak setuju dengan tambang bawah tanah," kata Erwin dalam siaran persnya, Jum'at (31/1/2025).
Baca Juga: Kapolri: Rapim Tahun Ini Fokus Membahas Penguatan Ekonomi dan Pangan
Menurutnya, tambang bawah tanah yang dirancang di kawasan Poboya terlalu berisiko. Sebab kawasan itu berada di jalur sesar Palu Koro. Jalur sesar ini aktif dan sangat rentan terhadap gempa bumi besar.
Tambang bawah tanah juga dapat mempercepat pergerakan sesar, meningkatkan kemungkinan gempa bumi dan longsor bawah tanah yang membahayakan warga Palu.
Selain itu, sebut Erwin, aktivitas ini juga berisiko merusak hidrogeologi kawasan, termasuk mengganggu aliran Sungai Pondo yang menjadi sumber utama air bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Detik-Detik Tabrakan Pesawat American Airlines dan Helikopter Militer yang Tewaskan 67 Orang
Kemudian Sistem hidrogeologi kawasan Poboya sangat sensitif terhadap gangguan aktivitas pertambangan. Jika eksploitasi ini terus berlanjut, maka air Sungai Pondo berisiko mengering, tercemar, atau berubah aliran secara permanen, yang berdampak buruk pada lingkungan dan kehidupan warga.
Bahkan, tambang bawah tanah akan menciptakan jalur baru bagi kontaminan beracun, seperti logam berat dan sianida, yang dapat merembes ke sistem air tanah dan sungai.
"CPM dan Macmahon jangan hanya mengejar profit, pikirkan juga keberlanjutan hidup kami dan ribuan warga Palu," tegas mantan anggota DPRD Sulteng tersebut.
Dikatakan, CPM dan Macmahon sebaiknya mempertimbangkan lagi rencana tambang bawah tanah dengan alasan kandungan emas yang lebih besar di lapisan bawah. Sementara masyarakat lokal harus menanggung risiko lingkungan, kesehatan, dan keselamatan akibat eksploitasi ini.
Baca Juga: Prabowo Minta TNI dan Polri Harus Selalu Mawas Diri dan Koreksi Diri
"Tuntutan Front Pemuda Kaili, hentikan pemaksaan tambang bawah tanah," seru Erwin.
Melihat besarnya ancaman yang ditimbulkan, FPK menyatakan sikap: