Kedua, jika alasan pemerintah memberikan IUP supaya Ormas memiliki pendapatan sendiri, itu bukanlah satu-satunya cara.
Baca Juga: Satu Dekade IMIP Hadir di Morowali, 17.800 UMKM Tumbuh dan Berkembang
"Namun, dua alasan itu adalah murni pendapat pribadi saya. Bukan atas nama apa-apa," kata Akhmad Sumarling Selasa sore di Palu.
Justru pemberian IUP itu kata dia, dapat memicu konflik interest di internal Ormas tersebut. Hal lainnya dapat mencederai nama Ormas di mata masyarakat bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
"Jika pemerintah memberikan hadiah (IUP) itu, sebaiknya IUP diberikan ke oknum Ormas-nya yang memang profesional dan lebih berpengalaman di bidang pertambangan," ujar Sumarling.
Untuk pengelolaan pertambangan ke depan, ia berharap konsep pertambangan rakyat dapat menjadi acuan pemerintah. Konsep ini adalah ruh pengelolaan pertambangan.
Baca Juga: KPU Touna: Sukses KPU RI Raih WTP Dari BPK RI Atas Laporan Keuangan 2023
"Nantinya pertambangan rakyat ini diperketat pengawasannya, supaya menjalankan praktik-praktik pertambangan yang baik. Karena konsep ini melibatkan peran serta elemen masyarakat di dalamnya. Kampanye-kampanye pertambangan rakyat saatnya kita narasikan di publik," harap Sumarling. (*)