METRO SULTENG-Perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri kerap kali terjadi antara organisasi keagamaan Muhamaadiyah dan pemerintah di Indonesia. Hal ini lantaran perbedaan dalil yang digunakan. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyikapi adanya potensi perbedaan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, antara Muhammadiyah dengan Pemerintah.
"Sebenarnya sama-sama menggunakan rukyat (melihat atau berpendapat). Perbedaannya yang satu menggunakan rukyat bil 'aini (melihat dengan mata inderawi) dan yang satu rukyat bil 'aqli (melihat dengan mata pikiran)," kata Din dalam keterangannya, Kamis (20/4).
Din mengungkapkan, kedua metode itu sulit dipertemukan, karena seperti meyakini sesuatu dengan melihatnya dan meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Karena itu, umat Islam perlu menyikapi perbedaan dengan sikap dewasa dalam beragama.
Baca Juga: Arus Mudik Danau Matano Lutim Padat Penyeberangan
"Pemerintah perlu berada di tengah dengan mengayomi semua pihak, dan tidak mengambil posisi tunggal," tegas Din.
Sesuai amanat konstitusi, kata Din, Pemerintah harus mengayomi warga negara dengan memberi kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing.
Ia mengungkapkan, posisi bulan pada Jumat 21 April 2023 masih di bawah imkan al-ru'yah maka tidak perlu diadakan Rapat Istbat yang hanya menghabiskan anggaran negara.
Baca Juga: Pantau Arus Mudik Penyeberangan Kapal Ferry, Ini Pesan Wakapolres Morut
Menurutnya, berdasarkan Pancasila (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan) untuk mengumumkan bahwa pada tahun ini ada dua keyakinan tentang Idul Fitri yakni 21 April 2023 dan 22 April 2023.
Silakan umat memilihnya sesuai keyakinan dan tetap merayakan ldul Fitri dalam semangat ukhuwah Islamiyah. Karena itu, Pemerintah seharusnya menghormati dan mengayomi keduanya dengan mengizinkan fasilitas umum digunakan untuk shalat Idul Fitri pada kedua hari tersebut," tegas Din.***
