METRO SULTENG- Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tengah mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Tercatat 335 siswa tingkat SD hingga SMA harus mendapat perawatan medis akibat kasus yang kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Ketua DPD IMM Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik Sulawesi Tengah, Mursalim, menegaskan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh dalam implementasi program tersebut.
"Kami mendesak Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi secara menyeluruh program MBG. Jika ditemukan adanya kelalaian atau penyalahgunaan oleh oknum yang terlibat dalam pengadaan makanan, maka tindakan tegas harus segera diambil. Selain itu, kami juga mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kejadian ini. Bila terbukti ada tindak pidana yang dilakukan oleh oknum nakal, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Mursalim
Baca Juga: Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita Pemerintah, BRI Akselerasi Penyaluran KPR FLPP
Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi BGN dan seluruh pihak terkait agar keamanan pangan benar-benar dijadikan prioritas utama. Ia menekankan, kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian maupun praktik tidak bertanggung jawab.
DPD IMM Sulteng juga mengimbau semua pihak yang terlibat dalam program MBG untuk lebih berhati-hati, disiplin dalam menjalankan SOP, serta memastikan kualitas makanan yang disajikan. Hal ini dinilai penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat positif bagi tumbuh kembang generasi muda yang kelak diharapkan menjadi pilar menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami siap bersinergi dengan pihak kepolisian apabila nantinya ditemukan pelanggaran pidana dalam pengelolaan program MBG, baik di Banggai Kepulauan maupun di daerah lain. Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sangat disayangkan jika pelaksanaannya dirusak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab," tutup Mursalim.***
