METRO SULTENG - Ketua Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Andri Gultom, menaruh kekhwatiran dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto tahun ini.
Pemangkasan anggaran di kementerian/lembaga yang targetnya mencapai Rp306 triliun, diprediksi dapat menambah jumlah pengangguran, khususnya di sektor tenaga kerja konstruksi di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Hal itu disampaikan Andri Gultom saat menjadi salah satu pembicara Talk Show dengan tema: Efisiensi Anggaran, Pelemahan atau Penguatan Pembangunan?
Baca Juga: Jubir Bupati Donggala Beberkan Pos Anggaran Hasil Efisiensi, Ini Daftarnya
Talk Show diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu, pada Minggu 23 Maret 2025.
"Misalnya, tenaga kerja lokal Sulteng kami minta diprioritaskan dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan dan industri lainnya. Tujuannya supaya tenaga kerja lokal kita tidak terlalu merasakan dampaknya. Kita diuntungkan dengan hadirnya industri tambang dan perkebunan di Sulteng," kata Andri Gultom.
Dengan kondisi keuangan negara yang begitu sulit dan ancaman defisit tahun ini, ia setuju dengan program efisiensi. Namun dengan catatan, kebijakan itu semata-mata untuk kepentingan bangsa.
"Saya mengajak kepada HMI untuk mengawasi jalannya efisiensi anggaran ini. Jangan sampai program dipangkas, tapi para pejabatnya melaksanakan rapat di hotel mewah, perjalanan dinas, penunjukan staf khusus dan sebagainya. Ini harus kita awasi, agar benar benar sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto," ajak Andri Gultom kepada jajaran HMI Cabang Palu. (*)
