METRO SULTENG- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga (APJAKER) akan menggelar aksi damai pada Kamis 23 November di kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Morowali.
Aksi ini dilakukan guna untuk menklarifikasi statemen salah satu orator Serikat Pekerja yang disampaikan didepan umun yang dianggap dapat merusak citra perusahaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)/outsorching di Kabupaten Morowali.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Paparkan Visi Misi di Hadapan Wali Gereja Indonesia
Selain itu, APJAKER juga akan menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya terjadi dalam sistem Operasonal LPTKS/Outsourcing yang selama ini menjadi kendala dan masalah dalam menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.
Lantas apa rencana poin tuntutan APJAKER dalam aksinya pada hari kamis nanti, berikut metrosulteng kutip dari surat pemberitahuan aksi yang disampaikan ke pihak Kepolisian Polres Morowali.
1. Meminta Pemerintah Daerah mengundang seluruh serikat pekerja khususnya serikat dari oknum yang menyampaikan orasi tersebut
Baca Juga: Memperkenalkan De Bethune DBD Evergreen dengan Jam Lompat dan Tampilan Kalender Tiga Linier
Untuk berdiskusi secara langsung dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah untuk kami menjelaskan terkait kondisi yang sebenarmya.
2. Mendesak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kontraktor asing yang tidak
menerapkan UU ketenagakerjaan untuk menjadi acuan dalam perjanjian kontrak kerjasama dengan kontraktor lokal.
3. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi/aturan tambahan terkait mekanisme operasional perusahaan jasa tenaga kerja
lokal.
Baca Juga: Gavi Menangis Cidera Lutut Memaksa Tinggalkan Kualifikasi Euro 2024
4. Mendesak Pemerintah Daerah membentuk SATGAS Penertiban dengan melibatkan semua stakeholders yang terkait, guna membahas
regulasi/aturan tambahan yang dimaksud juga menjadi lembaga pengawasan bersama.
5. Menuntut DPRD Kab. Morowali untuk mendesak PT.IMIP merealisasikan Berita Acara Hasil RDP yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023.***
