METRO SULTENG - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sulawesi bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tengah, menyelenggarakan Workshop Wartawan.
Workshop mengangkat tema "Konflik Agraria dan Implikasi Hukum" di Indonesia bertempat di Hotel Palu Golden, Jalan Raden Saleh, Kota Palu, Jumat (20/10/2023).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua GAPKI Sulawesi Doni Yoga Perdana, Perwakilan GAPKI Pusat yang hadir dalam zoom, Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana.
Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura yang sedianya didaulat membuka acara tidak dapat hadir dikarenakan satu dan lain hal.
Ketua GAPKI Sulawesi, Doni Yoga Perdana, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya bergembira atas terselenggaranya giat sinergi tersebut. Hal itu, kata dia, menjadi momentum merangkul jurnalis se-Sulteng agar dapat memberikan masukan yang membangun kepada GAPKI Sulawesi, melihat sisi berimbang atas praktik dan regulasi yang ada.
“Wartawan memberikan peran yang besar terhadap persepsi masyarakat luas, bahkan menjadi keyakinan bersama. Kekuatan jurnalis sebagai pembawa pesan rakyat akan didengar pemangku kebijakan bahkan melahirkan kebijakan baru,” katanya.
Menurut Doni, informasi yang diberikan wartawan tentang konstalasi industri kepala sawit akan menjadi edukasi kepada masyarakat. Hadirnya perusahaan kelapa sawit bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi semua pemangku kepentingan, serta bagi masyarakat luas.
“Kita ingin menjadikan wartawan partner diskusi yang membangun untuk iklim investasi yang sejuk, khususnya di Sulteng,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, regulasi terbaru dari industri kelapa sawit menekankan pada sistem informasi perizinan perkebunan yang terpusat. Khusus untuk anggota GAPKI di Sulteng, keseluruhannya sudah menyelesaikan pengisian regulasi tersebut.
“Ini langkah awal yang baik untuk fundamental untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana menyatakan, Workshop Wartawan tersebut digagas sebagai tanggung jawab PWI untuk meningkatkan dan memberikan pengembangan wawasan persoalan kelapa sawit.
Undang-undang itu menurut Tri, sejatinya adalah perang dagang persaingan antara minyak nabati produk eropa agar sawit Indonesia sulit masuk ke pasar Uni Eropa.
“Apabila ini terjadi, hampir 20 juta masyarakat Indonesia yang bergantung di kelapa sawit akan mengalami kesulitan pengembangan ekonomi. Olehnya itu, PWI Sulteng mencoba bersinergi dengan GAPKI Sulawesi memberikan pandangan kepada pemangku kepentingan,” tuturnya.
“Kepada yang hadir, saya memohon dan meminta bahwa hari ini kita sama-sama serius untuk mengikuti masukan-masukan dari GAPKI dan narasumber, supaya ketika menulis sudah punya pedoman dan wawasan,” demikian Tri Putra Toana di akhir sambutannya. ***
