METRO SULTENG - Program Sulteng NAMBASO (anak miskin bisa sekolah) menjadi salah satu program unggulan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido.
Program pendidikan gratis ini diklaim bukan janji manis belaka. Program ini bahkan sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Morowali.
Kata NAMBASO secara harfiah artinya besar. Ini merupakan bahasa lokal masyarakat Kaili, salah satu suku asli yang mendiami Sulawesi Tengah (Sulteng).
Baca Juga: Anwar Hafid Khutbah Jum'at di Desa Tobing Bangkep
Inisiatif Sulteng NAMBASO atau pendidikan gratis untuk warga Sulteng yang kurang mampu, pernah diterapkan Anwar Hafid saat menjabat Bupati Morowali selama dua periode (2007 s/d 2018).
Visi dan misi Anwar Hafid dalam program pendidikan gratis terbukti banyak membantu warga Morowali, mulai dari pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Deden, seorang warga Morowali, merasakan manfaat dari program pendidikan gratis tersebut.
"Iya benar, sejak 2007 ketika saya kelas 4 SD, sekolah sudah digratiskan. Hingga kuliah pada 2016-2017, saya mendapatkan beasiswa dari Pemda Morowali saat Pak Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati," ungkap Deden.
Warga Morowali itu merasa sangat terbantu dengan program pendidikan gratis Anwar Hafid.
Baca Juga: Disaksikan Ribuan Orang, Anwar Hafid Siap Bangun Jembatan Penghubung Bangkep-Balut
"Kami sangat senang dan terbantu dengan program pendidikan gratis Bapak Bupati Anwar Hafid," ujarnya.
Dalam setiap orasinya di kegiatan deklarasi, Anwar Hafid menegaskan 9 program jika terpilih menjadi Gubernur Sulteng 2024-2029, salah satunya adalah pendidikan gratis.
"Salah satu program unggulan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bersama Anwar-Reny (BERANI) adalah pendidikan gratis atau berani pintar. Ada dua pilihan bagi anak warga Sulteng yang lulus SMA: bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pemda akan biayai," tegas Anwar Hafid.
Baca Juga: Banggai Berkelanjutan Dibawah Kepemimpinan Amirudin-Furqanuddin
Mengenai biaya pendidikan, negara harus hadir. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib mengalokasikan 20 persen dari total APBN/APBD untuk biaya pendidikan sesuai dengan Undang-undang pendidikan nasional No. 20 tahun 2003. (*)